Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menjadi landasan filosofis penegakan HAM di Indonesia. Manakah perilaku di bawah ini yang paling mencerminkan makna sila tersebut, Menghargai martabat manusia, menjunjung tinggi HAM, dan bersikap adil serta berperikemanusiaan, Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan kelompok, Menjaga keseimbangan antara hak pribadi dengan hak kelompok dalam masyarakat ekonomi, Mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama agar tercipta perdamaian, Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, HAM didefinisikan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh, Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, Lembaga penegak hukum dan Komnas HAM saja, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat kebijakan, Organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Pernyataan ini menunjukkan ciri HAM yang disebut, Tidak dapat dicabut, Melekat sejak lahir, Universal, Tidak dapat dibagi, Berdasarkan pandangan filsafat hukum klasik, Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai, Warga negara yang mematuhi segala bentuk hukum tertulis, Makhluk sosial sejak dilahirkan ke dunia, Anggota organisasi politik kedinasan, Pekerja yang menerima upah dari pemberi kerja, Di bawah ini yang termasuk dalam kelompok Hak Asasi Pokok manusia adalah, Hak mendirikan partai politik dan mengikuti pemilu, Hak hidup, hak merdeka, dan hak memperoleh keadilan, Hak melakukan transaksi jual beli barang mewah di pasar internasional, Hak mendapatkan pembebasan bea cukai dari pemerintah, Ketika seseorang menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam Pemilihan Umum atau memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik, orang tersebut sedang menerapkan, Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights), Hak Asasi Sosial Budaya (Social Cultural Rights), Hak Asasi Ekonomi (Economic Rights), Hak Asasi Politik (Political Rights), Perbedaan mendasar antara Hak Pribadi dan Hak Pokok terletak pada, Hak Pribadi dapat dicabut kapan saja oleh pemerintah, sedangkan Hak Pokok mutlak selamanya, Hak Pribadi berfokus pada kebebasan individu untuk mengatur dirinya sendiri tanpa gangguan, sedangkan Hak Pokok adalah hak paling dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut, Hak Pribadi hanya berlaku bagi orang dewasa, sedangkan Hak Pokok berlaku untuk anak-anak, Hak Pribadi bersumber dari hukum adat, sedangkan Hak Pokok bersumber dari hukum internasional, Sejarah perjuangan HAM di Indonesia mencatat figur-figur pembela kaum lemah, seperti seorang buruh perempuan yang memperjuangkan hak-hak pekerja pabrik atau aktivis yang membela korban kekerasan sosiopolitik. Fokus utama dari gerakan pejuang tersebut adalah, Mendirikan partai politik baru untuk menembus parlemen, Menjadi hakim agung yang memutus perkara korupsi, Memperjuangkan keadilan dan membela hak-hak korban pelanggaran HAM serta hak pekerja, Merumuskan naskah amandemen batang tubuh UUD 1945, Munir Said Thalib dan Marsinah merupakan dua tokoh penting dalam sejarah perjuangan HAM di Indonesia. Apa kesamaan fokus perjuangan mereka?, Keduanya berfokus pada pendirian partai politik baru untuk menembus parlemen, Keduanya merupakan hakim agung yang memutus perkara korupsi pejabat negara, Keduanya merupakan aktivis yang gigih memperjuangkan keadilan dan membela hak-hak pekerja/korban pelanggaran HAM, Keduanya merumuskan naskah amandemen batang tubuh UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ayat ini mengonfirmasi adanya dasar hukum bagi warga negara dalam memperoleh, Hak Asasi Politik, Hak Asasi Ekonomi dan Kesejahteraan, Kewajiban mutlak bela negara, Hak kebebasan berserikat, Seorang ketua RT selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga, tanpa memandang suku atau agama, untuk menyampaikan keluhan dalam rapat warga. Tindakan ketua RT ini merupakan bentuk penerapan Pancasila, khususnya, Sila kedua, karena menunjukkan sikap memanusiakan manusia secara adil dan beradab., Sila pertama, karena rapat tersebut ditutup dengan doa bersama sesuai agama masing-masing., Sila ketiga, karena dapat mencegah terjadinya tawuran antarwarga kampung., Sila kelima, karena ketua RT memberikan bantuan bantuan sosial secara merata., Sebuah organisasi internasional mengecam tindakan suatu negara yang melarang kelompok minoritas untuk beribadah. Kampanye internasional ini didasarkan pada prinsip bahwa HAM memiliki ciri, Universal, artinya berlaku untuk semua orang di mana pun tanpa memandang perbedaan., Dapat dibagi sesuai dengan tingkat kepatuhan warga negara terhadap pemerintah., Terikat pada hukum adat setempat., Hanya dimiliki oleh negara yang sudah maju secara ekonomi., Seorang pelamar kerja ditolak oleh sebuah perusahaan retail hanya karena ia menggunakan atribut keagamaan tertentu, meskipun ia memiliki kualifikasi nilai yang sangat tinggi. Kasus ini menunjukkan terjadinya..., Pelaksanaan kewajiban bela negara oleh manajemen perusahaan, Pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pemenuhan hak asasi ekonomi bagi pemilik saham retail, Penerapan asas praduga tak bersalah dalam operasional toko, Ketika ada kebijakan internasional untuk memberikan bantuan medis darurat kepada warga sipil di wilayah konflik tanpa membedakan latar belakang kewarganegaraan mereka, tindakan ini didasarkan pada karakteristik HAM yang bersifat, Regional dan terbatas pada benua tertentu, Universal, yaitu berlaku untuk semua manusia di mana pun berada, Eksklusif bagi kelompok yang memenangkan pertempuran, Dapat ditukar dengan aset komoditas ekonomi negara, Seorang koordinator aksi unjuk rasa mengingatkan para anggotanya agar tidak merusak fasilitas umum dan tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lain saat menyampaikan orasi. Sikap koordinator ini merupakan cerminan dari..., Tuntutan kebebasan mutlak tanpa batas aturan hukum., Kepatuhan terhadap Pasal 28J UUD 1945, yaitu wajib menghormati hak asasi orang lain demi ketertiban umum., Pengutamaan hak asasi demonstran di atas hak masyarakat umum., Upaya mengambil alih fungsi tugas kepolisian daerah., Berdasarkan pemahaman mengenai klasifikasi hak, manakah contoh peristiwa di bawah ini yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Pokok manusia?, Seorang warga ditolak saat ingin mendaftarkan diri sebagai anggota komunitas otomotif, Sebuah keluarga diusir secara paksa dari tanah airnya dan dihilangkan hak hidupnya oleh rezim yang zalim, Seorang pedagang dilarang berjualan sayur di trotoar jalan protokol karena mengganggu ketertiban, Seorang siswa tidak diizinkan membawa telepon genggam ke dalam ruang kelas saat ujian, Petugas pemadam kebakaran menerobos kobaran api demi menyelamatkan warga yang terjebak di dalam gedung menyala tanpa menanyakan kartu identitas mereka terlebih dahulu. Tindakan penyelamatan darurat ini selaras dengan konstitusi negara, yaitu..., Pasal 28A, karena menjaga dan mempertahankan hak hidup manusia, Pasal 28B, karena memfasilitasi pembentukan keluarga baru, Pasal 28C, karena mendukung penelitian sains gedung modern, Pasal 28D, karena menetapkan status kewarganegaraan korban, Seorang mahasiswa kedokteran belajar dengan tekun dan berhasil menciptakan alat deteksi dini penyakit jantung murah yang diakui dunia internasional serta mengharumkan nama Indonesia. Prestasi mahasiswa ini merupakan wujud dari..., Tuntutan fasilitas suaka politik di negara maju, Upaya bela negara melalui jalur keahlian profesi dan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, Kewajiban membayar denda keterlambatan ujian akademik, Hak mutlak untuk mengklaim wilayah pulau terluar, Warga di sekitar pesisir pantai secara berkala mengadakan kerja bakti merawat hutan bakau (mangrove) dan memperkuat tanggul guna mencegah bahaya abrasi laut di pemukiman mereka. Aktivitas swadaya ini merupakan wujud nyata dari..., Tindakan pengambilalihan fungsi kepemimpinan daerah secara paksa, Keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tingkat lingkungan sesuai Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, Hak menuntut pembagian keuntungan gratis dari pelabuhan internasional, Kewajiban menghadiri apel komando militer luar negeri, Lembaga mandiri di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi normatif untuk mengawasi, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terkait penegakan Hak Asasi Manusia adalah, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum Swasta, International Criminal Court, Secara hukum, terminologi kata “Hak” didefinisikan sebagai..., Sesuatu kekuasaan mutlak untuk membatalkan keputusan undang-undang dasar negara, Sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, Sesuatu tugas fisik berat yang wajib dituntaskan demi kepentingan penguasa daerah, Sesuatu iuran dana wajib yang harus disetorkan secara berkala kepada kas daerah, Apakah pengertian dari konsep “Kewajiban”, Sesuatu keuntungan materi yang otomatis diperoleh setelah memenuhi target, Sesuatu dispensasi hukum yang diberikan oleh aparat penegak peradilan, Sesuatu yang harus dilakukan, Sesuatu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh jajaran birokrat pusat, Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)?, Hak individu untuk menentukan keyakinan spiritual tanpa intervensi eksternal, Hak untuk melakukan transaksi perdagangan barang komoditas di pasar internasional, Hak yang berkaitan dengan proses peradilan dan perlakuan yang adil dalam hukum, Hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin lembaga eksekutif tertinggi, Hak yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti hak bekerja dan mempunyai usaha dagang yang sah, disebut dengan..., Procedural Rights, Political Rights, Economic Rights, Personal Rights, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, serta pembelaan di dalam pengadilan dimasukkan ke dalam jenis..., Hak Asasi Ekonomi (Economic Rights), Hak Asasi Sosial Budaya (Social Cultural Rights), Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights), Hak Asasi Pribadi (Personal Rights), Secara substansial, nilai Pancasila yang menuntut setiap warga negara untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah..., Sila pertama, Sila kedua, Sila ketiga, Sila kelima, Menurut UU No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia dikonseptualisasikan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi demi..., Keberlangsungan kekuasaan jajaran birokrat pusat, Pemenuhan target fiskal dan devisa negara, Kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Stabilitas posisi politik negara di kancah internasional, Berdasarkan pembagian macam-macam HAM, hak untuk memeluk agama, menyampaikan pendapat, dan kebebasan bergerak secara mandiri dikelompokkan ke dalam..., Political Rights, Legal Equality Rights, Personal Rights, Procedural Rights, Hak Asasi Politik (Political Rights) memberikan jaminan yuridis bagi warga negara dalam hal..., Keikutsertaan seseorang dalam kehidupan politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan menyampaikan kritik, Kebebasan memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial secara gratis, Proses perlakuan adil dalam hukum dan penunjukan penasihat meja hijau, Pemenuhan kebutuhan pokok melalui kegiatan jual beli barang di pasar, Hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, yang meliputi perlindungan hukum, keadilan, dan pembelaan di pengadilan, disebut sebagai, Economic Rights, Social Cultural Rights, Legal Equality Rights, Personal Rights.

PPKN

per en/la
Imprimir
Incrustar

Tauler de classificació

Estil visual

Opcions

Canvia de fonament

Restaurar desada automàtica: ?