Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur ketertiban pergaulan hidup, mengatasi kekacauan, dan menciptakan ketertiban. Pengertian hukum tersebut dikemukakan oleh..., Utrecht, C.S.T. Kansil, Thomas Hobbes, E.M. Meyers., Immanuel Kant, Berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu..., Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, Hukum nasional dan hukum internasional, Hukum publik dan hukum privat, Hukum objektif dan hukum subjektif, Hukum material dan hukum formal., Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum disebut..., Hukum publik., Hukum material, Hukum privat, Hukum perorangan, Hukum perdata, Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan adalah..., Hukum tata negara, Hukum perdata., Hukum administrasi negara, Hukum publik, Hukum pidana, Perhatikan unsur-unsur berikut: 1. Peraturan mengenai perbuatan manusia dalam masyarakat 2. Peraturan itu ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib 3. Peraturan itu bersifat memaksa 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas Unsur-unsur hukum tersebut menunjukkan ciri bahwa hukum..., Hanya dibuat untuk kepentingan penguasa, Tidak memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggar, Mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat secara mengikat dan memaksa., Bersifat sukarela bagi setiap warga negara, Hanya berlaku bagi kelompok tertentu, Asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan disebut asas..., Lex superior derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali, Legalitas (Nullum delictum nullo poena sine praevia lege poenali)., Lex posterior derogat legi priori, Presumption of innocence, Asas hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya adalah..., Asas praduga tak bersalah, Lex superior derogat legi inferiori., Lex specialis derogat legi generali, Lex posterior derogat legi priori, Asas legalitas, Dalam prinsip hukum, apabila ada aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka hal ini menggunakan asas..., Audi et alteram partem, Lex superior derogat legi inferiori, Fiksi hukum, Lex posterior derogat legi priori, Lex specialis derogat legi generali., Asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama (selama sederajat) disebut..., Lex posterior derogat legi priori., Lex superior derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali, Asas retroaktif, Asas legalitas, Sanksi hukum bagi pelanggar hukum bersifat memaksa dan mengikat. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari sanksi hukum adalah..., Menegakkan norma-norma kehidupan bermasyarakat, Menciptakan keadilan dan ketertiban sosial, Melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya., Memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pokok terdiri atas..., Penjara, denda, dan ganti rugi, Hukuman seumur hidup, denda, dan rehabilitasi, Hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda., Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman keputusan, Kurungan, hukuman sosial, dan pengasingan, Hukuman tambahan menurut Pasal 10 KUHP meliputi hal-hal berikut, kecuali..., Perampasan barang-barang tertentu yang telah disita, Hukuman mati., Pengumuman keputusan hakim, Pencabutan hak-hak tertentu yang dapat ditentukan oleh hakim, Hak asuh anak dicabut (dalam kasus tertentu), Sanksi dalam hukum perdata biasanya berupa..., Pengasingan dari masyarakat, Hukuman penjara seumur hidup, Hukuman mati, Ganti rugi, pemulihan nama baik, atau pembatalan akta/perjanjian., Kerja sosial tanpa upah, Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal..., Pasal 24., Pasal 30, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 22, Di bawah Mahkamah Agung, lingkungan peradilan umum membawahi dua jenis pengadilan tingkat pertama, yaitu..., Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Khusus di bawah peradilan umum., Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya bertempat di ibu kota kabupaten atau kota disebut..., Pengadilan Tinggi, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri., Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di wilayah..., Ibu kota provinsi., Seluruh wilayah hukum nasional, Kecamatan, Ibu kota negara, Ibu kota kabupaten/kota, Tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dilakukan oleh..., Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)., Pengadilan Militer, Peradilan yang khusus memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam adalah..., Pengadilan Militer, Pengadilan Agama., Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Peradilan yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang militer atau yang dipersamakan dengan militer adalah..., Pengadilan Tinggi, Pengadilan Khusus, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer., Lembaga tinggi negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah..., Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi., Selain menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk..., Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945., Mengawasi perilaku hakim secara menyeluruh, Memeriksa kasasi perkara perdata dan pidana, Mengangkat dan memberhentikan hakim agung, Memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, Lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah..., Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial., Mahkamah Agung, Tingkat peradilan tertinggi di Indonesia yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan adalah..., Pengadilan Negeri, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung., Pengadilan Tinggi, Mahkamah Konstitusi, Upaya hukum yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding kepada Mahkamah Agung disebut..., Grasi, Kasasi., Peninjauan Kembali, Banding, Amnesti, Upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan adanya bukti baru (novum) disebut..., Kasasi, Banding khusus, Peninjauan Kembali (PK)., Amnesti, Banding, Perhatikan unsur-unsur penegakan hukum berikut: 1. Substansi hukum 2. Struktur hukum 3. Budaya hukum Teori sistem hukum mengenai unsur-unsur penegakan hukum tersebut dikemukakan oleh..., Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman., Montesquieu, Mochtar Kusumaatmadja, Utrecht, Faktor yang memengaruhi penegakan hukum di Indonesia di mana faktor aparat penegak hukum yang profesional, jujur, dan berwibawa termasuk dalam elemen..., Substansi hukum, Sarana dan fasilitas hukum, Budaya hukum masyarakat, Kesadaran hukum warga negara, Struktur hukum (aparat penegak hukum)., Sikap sadar hukum yang tinggi dalam diri warga negara dapat ditunjukkan melalui perilaku berikut, kecuali..., Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, Mematuhi rambu-rambu lalu lintas meskipun tidak ada polisi, Menghormati hak orang lain, Melakukan tindakan main hakim sendiri ketika menangkap pencuri., Membayar pajak tepat waktu, Sifat hukum yang mengatur berarti hukum tersebut..., Dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian., Dapat dilanggar kapan saja oleh warga negara, Baru akan berfungsi apabila tidak ada peraturan lain yang mengatur, Bersifat mutlak tanpa ada pengecualian apa pun, Baru dapat berlaku jika disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Hukum yang berlaku bagi suatu negara pada waktu tertentu dinamakan..., Ius constitutum (hukum positif)., Hukum alam, Hukum objektif, Ius constituendum, Hukum material, Hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang disebut..., Hukum publik, Hukum formal, Ius constitutum, Hukum privat, Ius constituendum., Sumber hukum material adalah sumber hukum yang dilihat dari..., Putusan hakim terdahulu (yurisprudensi), Tempat di mana hukum itu ditemukan, Faktor-faktor yang menentukan isi atau materi hukum tersebut., Pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin), Bentuk penetapan undang-undang, Contoh dari sumber hukum formal antara lain..., Perasaan keadilan masyarakat dan kondisi geografis, Pandangan hidup bangsa, Keyakinan agama dan adat istiadat setempat, Undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin., Situasi politik dan ekonomi negara, Keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara yang serupa dinamakan..., Kebiasaan, Yurisprudensi., Doktrin, Traktat, Undang-undang, Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang kemudian menjadi sumber hukum formal internasional disebut..., Kebiasaan internasional, Konvensi, Traktat (Treaty)., Yurisprudensi, Doktrin, Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sebagai sumber hukum disebut..., Traktat, Yurisdiksi, Yurisprudensi, Doktrin., Kebiasaan, Suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana berupa penjara atau denda dinamakan..., Wanprestasi, Sengketa tata usaha negara, Pelanggaran perdata, Pelanggaran administratif, Tindak pidana (delik)., Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan peradilan dapat diwujudkan melalui bentuk-bentuk berikut, kecuali..., Melakukan aksi main hakim sendiri di jalanan., Melaporkan tindak pidana kepada pihak berwajib, Menjaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ikut serta dalam menjaga ketertiban lingkungan (siskamling), Menghindari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, Berdasarkan sifatnya, hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh pihak mana pun (wajib ditaati secara mutlak) disebut hukum yang..., Material, Memaksa (dwingend recht)., Privat, Mengatur (regelend recht), Fakultatif

PH PPKN 2

podle
Tisk
Vložit

Výsledková tabule/Žebříček

Vizuální styl

Možnosti

AI vylepšená: Tato aktivita obsahuje obsah generovaný AI. Víc se uč.

Přepnout šablonu

Obnovit automatické uložení: ?