Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum disebut..., Hukum Privat, Hukum Perdata, Hukum Publik, Hukum Dagang, Hukum Antarwarga, Hukum yang hidup dan berkembang dalam keyakinan masyarakat serta dipatuhi meskipun tidak dirumuskan secara tertulis oleh lembaga resmi disebut..., Hukum Tertulis, Hukum Positif, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Kodifikasi, Hukum Material, Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak serta tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian pihak-pihak disebut hukum..., Fakultatif, Imperatif, Material, Subjektif, Asasi, Hukum yang dicita-citakan atau diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang di suatu negara dinamakan..., Ius Constitutum, Ius Constituendum, Hukum Positif, Hukum Asasi, Hukum Traktat, Hukum yang memuat peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang serta sanksi bagi pelanggarnya disebut hukum..., Formal, Acara, Material, Subjektif, Privat, Asas hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya disebut..., Asas Legalitas, Asas Ne Bis In Idem, Asas Praduga Tak Bersalah, Asas Lex Specialis, Asas Ultimum Remedium, Prinsip bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya dikenal sebagai..., Equality Before the Law, Presumption of Innocence, Pacta Sunt Servanda, Lex Superior, Geen Straf Zonder Schuld, Jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi harus didahulukan berdasarkan asas..., Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Lex Posterior Derogat Legi Priori, Ne Bis In Idem, Ultimum Remedium, Asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum adalah..., Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Lex Posterior Derogat Legi Priori, Pacta Sunt Servanda, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Geen Straf Zonder Schuld, Asas yang mengandung arti bahwa seseorang tidak boleh diadili atau dituntut dua kali atas perkara yang sama jika sudah ada putusan tetap adalah..., Sama kedudukannya di depan hukum, Tidak boleh diadili dua kali atas perkara yang sama jika sudah ada putusan tetap, Hanya dapat dipidana jika ada kesalahan, Harus menaati perjanjian yang telah disepakati, Dapat dikenakan hukum pidana sebagai upaya terakhir, Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana pokok di Indonesia meliputi..., Perampasan barang-barang tertentu, Pencabutan hak-hak tertentu, Pengumuman putusan hakim, Pidana penjara dan pidana denda, Pencabutan izin usaha, Sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada kas negara akibat melanggar ketentuan hukum pidana disebut..., Pidana Kurungan, Pidana Denda, Ganti Rugi, Paksaan Pemerintah, Sanksi Administratif, Sanksi yang dijatuhkan akibat salah satu pihak ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah kontrak perdata dinamakan..., Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Bestuursdwang, Pidana Tutupan, Restitusi, Tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran atas aturan administrasi negara seperti penyegelan bangunan liar disebut..., Restitusi, Bestuursdwang, Denda Pidana, Wanprestasi, Pencabutan Hak, Sanksi disiplin berat bagi seorang Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan kedisiplinan dapat berupa.., Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis, Pemberhentian tidak dengan hormat, Pemotongan tunjangan kinerja sementara, Lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota adalah..., Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang bertugas memeriksa kembali dan memutus perkara di tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum adalah..., Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah..., Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan Agama di Indonesia secara khusus berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam, seperti halnya mengenai..., Sengketa batas wilayah antarprovinsi, Tindak pidana korupsi, Kepailitan perusahaan swasta, Perkawinan, waris, dan wakaf, Sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat pemerintahan yang merugikan warga negara diselesaikan melalui..., Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan HAM, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer, Peninjauan Kembali (PK), Kasasi, Banding, Grasi, Amnesti, Upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ditemukan adanya bukti baru dinamakan..., Kasasi, Banding, Peninjauan Kembali (PK), Grasi, E. Rehabilitasi, Hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang bertugas menguji dan memeriksa penerapan hukum dari keputusan pengadilan di bawahnya dikenal dengan sebutan..., Judex Facti, Judex Juris, Jaksa Penuntut Umum, Panitera, Arbiter, Pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili tindak pidana korupsi berada di bawah lingkungan..., Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum material di pengadilan disebut..., Hukum Publik, Hukum Perdata, Hukum Formal, Hukum Objektif, Hukum Subjektif, Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya disebut..., Pacta Sunt Servanda, Geen Straf Zonder Schuld, Ultimum Remedium, Ne Bis In Idem, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Hukum yang mencakup kaidah-kHukum yang mencakup kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antarwarga negara dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut..., Hukum Publik, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Privat (Sipil), Hukum Internasional, Pidana penjara memiliki perbedaan dengan pidana kurungan, di mana pidana kurungan umumnya diancamkan bagi pelaku..., Pelanggaran atau kejahatan ringan, Kejahatan berat, Tindak pidana korupsi, Pelanggaran hak asasi manusia berat, Makar terhadap negara, Pengadilan khusus yang menangani sengketa perburuhan atau perselisihan antara pekerja dan pengusaha dinamakan..., Pengadilan Niaga, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Pajak, Pengadilan HAM, Hukum yang dicita-citakan atau diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang di suatu negara dinamakan..., Ius Constitutum, Ius Constituendum, Hukum Alam, Hukum Positif, Hukum Nasional, Asas yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam menanggulangi tindak pidana disebut..., Asas Legalitas, B. Asas Ultimum Remedium, C. Asas Ne Bis In Idem, D. Asas Pacta Sunt Servanda, E. Asas Praduga Tak Bersalah, Karakteristik utama dari Hukum Publik meliputi hal-hal berikut, kecuali..., Mengatur hubungan antarindividu mengenai hak milik pribadi semata, Bersifat memaksa secara mutlak, Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, Mengatur hubungan antara negara dan warga negara, Bertujuan menjaga ketertiban umum dan keamanan negara, Pengadilan Militer merupakan badan peradilan yang bertugas mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh..., Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI atau yang dipersamakan, Warga negara asing yang melanggar imigrasi, Pejabat negara pemegang kekuasaan eksekutif, Hakim dan jaksa yang melanggar kode etik, Hukum yang berlaku secara umum di dalam suatu negara tanpa membedakan golongan tertentu dinamakan..., Hak yang timbul dari hukum perdata, Hukum yang berlaku dalam suatu negara secara umum bagi setiap orang, Hukum yang hanya berlaku bagi golongan tertentu, Pendapat para ahli hukum terkemuka, Putusan hakim terdahulu, Perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pelakunya untuk..., Menjalani hukuman kurungan, Membayar denda kepada kas negara, Memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, Diberhentikan dari jabatannya, Menjalani pengasingan adat, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan bidang..., Kepailitan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Tindak pidana terorisme, Sengketa pemilihan umum, Sengketa wewenang lembaga negara, Pelanggaran lalu lintas jalan raya, Pembukuan berbagai aturan hukum secara sistematis dan lengkap dalam suatu kitab undang-undang tertentu dinamakan..., Kodifikasi, Unifikasi, Legalisasi, Ratifikasi, Promulgasi, Hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding dalam sistem hukum acara secara umum berkedudukan sebagai pemeriksa fakta atau disebut..., Judex Juris, Judex Facti, Arbiter, Kurator, Jaksa Penuntut, Asas yang menyatakan bahwa aturan hukum yang baru mengesampingkan peraturan hukum yang lama jika mengatur objek yang sama disebut..., Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Lex Posterior Derogat Legi Priori, Pacta Sunt Servanda, Ne Bis In Idem, Pelanggaran terhadap norma kesopanan dan kesusilaan di tengah masyarakat umumnya akan diganjar dengan bentuk sanksi berupa..., Rasa malu, cemoohan, atau pengucilan dari masyarakat, Denda administratif berbentuk uang, Penjara seumur hidup, Penyegelan tempat usaha, Pencabutan hak pilih dalam pemilu

PH PKN

di
Stampa
Incorpora

Classifica

Stile di visualizzazione

Opzioni

Cambia modello

Ripristinare il titolo salvato automaticamente: ?