1. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya disebut hukum ...., A. Publik, B. Privat, C. Pidana, D. Tata negara, E. Administrasi negara, 2. Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi ...., A. Hukum nasional dan internasional, B. Hukum publik dan privat, C. Hukum tertulis dan tidak tertulis, D. Hukum pidana dan perdata, E. Hukum material dan formal, 3. Hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah atau negara disebut ...., A. Ius constituendum, B. Ius constitutum, C. Hukum asing, D. Hukum internasional, E. Hukum adat, 4. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya disebut ...., A. Hukum privat, B. Hukum perdata, C. Hukum publik, D. Hukum dagang, E. Hukum keluarga, 5. Hukum yang berisi aturan mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya disebut ...., A. Hukum perdata, B. Hukum pidana, C. Hukum dagang, D. Hukum adat, E. Hukum internasional, 6. Berdasarkan sifatnya, hukum dibedakan menjadi ...., A. Hukum tertulis dan tidak tertulis, B. Hukum nasional dan internasional, C. Hukum memaksa dan mengatur, D. Hukum publik dan privat, E. Hukum material dan formal, 7. Contoh hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat adalah ...., A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, C. Peraturan Presiden, D. Hukum adat, E. Peraturan Pemerintah, 8. Hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada masa mendatang disebut ...., A. Ius constitutum, B. Ius constituendum, C. Hukum positif, D. Hukum formal, E. Hukum material, 9. Hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material disebut ...., A. Hukum formal, B. Hukum material, C. Hukum privat, D. Hukum adat, E. Hukum internasional, 10. Contoh penerapan hukum perdata adalah .., A. Seseorang melakukan pencurian, B. Seseorang melakukan pembunuhan, C. Perselisihan mengenai perjanjian jual beli, D. Pelanggaran lalu lintas, E. Korupsi uang negara, 11. Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum setelah diundangkan disebut ...., A. Asas praduga tak bersalah, B. Asas legalitas, C. Asas fiksi hukum, D. Asas keadilan, E. Asas kepastian hukum, 12. Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum sebelum terbukti bersalah disebut ...., A. Asas legalitas, B. Asas praduga tak bersalah, C. Asas retroaktif, D. Asas persamaan hukum, E. Asas kepastian hukum, 13. Asas Lex superior derogat legi inferiori memiliki arti ...., A. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum, B. Hukum baru mengesampingkan hukum lama, C. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, D. Semua hukum memiliki kedudukan sama, E. Hukum tidak boleh diubah, 14. Asas Lex specialis derogat legi generali berarti ...., A. Hukum lama mengesampingkan hukum baru, B. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum, C. Hukum umum mengesampingkan hukum khusus, D. Hukum tertulis mengesampingkan hukum adat, E. Hukum yang lebih rendah mengesampingkan hukum tinggi, 15. Asas Lex posterior derogat legi priori berarti ...., A. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum, B. Hukum lama mengesampingkan hukum baru, C. Hukum baru mengesampingkan hukum lama, D. Hukum tidak berlaku surut, E. Hukum tertinggi harus dipatuhi, 16. Asas legalitas dalam hukum pidana berarti ...., A. Semua orang bebas melakukan apa saja, B. Seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang telah ada, C. Hakim bebas menentukan hukuman tanpa aturan, D. Setiap orang dianggap bersalah, E. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat tertentu, 17. Asas persamaan di hadapan hukum disebut juga ...., A. Equality before the law, B. Rule of majority, C. Lex specialis, D. Judicial review, E. Presumption of innocence, 18. Asas hukum yang mengutamakan kepastian bahwa hukum harus dilaksanakan secara jelas dan konsisten disebut ...., A. Asas kemanfaatan, B. Asas kepastian hukum, C. Asas kekeluargaan, D. Asas kebebasan, E. Asas retroaktif, 19. Asas yang menyatakan bahwa hukum tidak berlaku surut disebut ...., A. Asas retroaktif, B. Asas nonretroaktif, C. Asas fiksi hukum, D. Asas persamaan, E. Asas kebebasan, 20. Seorang pejabat tetap diproses secara hukum meskipun memiliki jabatan tinggi. Hal tersebut mencerminkan asas ...., A. Kekuasaan tertinggi, B. Persamaan di hadapan hukum, C. Hukum adat, D. Kebebasan individu, E. Kepentingan pribadi, 21. Tujuan utama pemberian sanksi hukum adalah ...., A. Membalas dendam kepada pelaku, B. Menciptakan ketertiban dan memberikan efek jera, C. Menguntungkan pihak tertentu, D. Menghilangkan hak masyarakat, E. Membatasi seluruh kebebasan masyarakat, 22. Sanksi yang diberikan kepada seseorang karena melakukan tindak pidana disebut ..., A. Sanksi perdata, B. Sanksi pidana, C. Sanksi moral, D. Sanksi sosial, E. Sanksi administratif, 23. Salah satu contoh hukuman pokok dalam hukum pidana adalah ...., A. Ganti rugi, B. Pencabutan hak tertentu, C. Pidana penjara, D. Pembayaran utang, E. Pembatalan perjanjian, 24. Seseorang yang melanggar perjanjian dan menyebabkan kerugian pihak lain dapat dikenai sanksi berupa ...., A. Hukuman penjara otomatis, B. Ganti rugi, C. Hukuman mati, D. Pengasingan, E. Pencabutan kewarganegaraan, 25. Sanksi yang diberikan oleh lembaga pemerintahan karena pelanggaran terhadap aturan administrasi disebut ...., A. Sanksi pidana, B. Sanksi perdata, C. Sanksi administratif, D. Sanksi moral, E. Sanksi adat, 26. Berikut ini yang termasuk contoh sanksi sosial adalah ...., A. Hukuman penjara, B. Denda berdasarkan putusan pengadilan, C. Dikucilkan oleh lingkungan masyarakat, D. Pencabutan izin usaha oleh pemerintah, E. Pembayaran ganti rugi, 27. Hukuman tambahan dalam hukum pidana dapat berupa ...., A. Pidana penjara, B. Pidana kurungan, C. Pidana denda, D. Pencabutan hak tertentu, E. Pidana tutupan, 28. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas dan dikenai denda melalui proses hukum mendapatkan sanksi ...., A. Sosial, B. Moral, C. Hukum, D. Adat, E. Kekeluargaan, 29. Sanksi hukum memiliki sifat memaksa, artinya ...., A. Setiap orang boleh mengabaikan hukum, B. Pelaksanaan hukum dapat dipaksakan oleh, C. Hukum hanya berlaku jika disetujui masyarakat, D. Hukuman diberikan berdasarkan keinginan pribadi, E. Hukum tidak memiliki konsekuensi, 30. Perbedaan utama sanksi hukum dengan sanksi sosial adalah ...., A. Sanksi hukum tidak memiliki aturan, B. Sanksi sosial selalu lebih berat, C. Sanksi hukum memiliki dasar aturan resmi dan dapat ditegakkan oleh pihak berwenang, D. Sanksi sosial diberikan oleh hakim, E. Sanksi hukum hanya berlaku bagi pejabat, 31. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...., A. DPR dan MPR, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, D. Kementerian dan Kepolisian, E. TNI dan Kejaksaan, 32. Lembaga yang bertugas mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah ...., A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, D. Kejaksaan Agung, E. Kepolisian, 33. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah ...., A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Konstitusi, D. Pengadilan Negeri, E. Kejaksaan, 34. Pengadilan yang menangani perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama untuk masyarakat umum adalah ...., A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Negeri, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, E. Pengadilan Militer, 35. Pengadilan Tinggi memiliki tugas utama untuk ...., A. Membuat undang-undang, B. Mengadili perkara pada tingkat banding, C. Mengawasi kepolisian, D. Menangkap pelaku kejahatan, E. Mengubah UUD 1945, 36. Lembaga yang bertugas melakukan penuntutan dalam perkara pidana adalah ..., A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Mahkamah Agung, D. DPR, E. Komisi Yudisial, 37. Tugas utama kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah ...., A. Menjatuhkan vonis kepada terdakwa, B. Membuat undang-undang, C. Melakukan penyelidikan dan penyidikan, D. Mengadili perkara perdata, E. Mengawasi hakim, 38. Lembaga yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim adalah ...., A. Mahkamah Konstitusi, B. Komisi Yudisial, C. Kejaksaan, D. Kepolisian, E. DPR, 39. Pengadilan yang secara khusus menangani perkara yang melibatkan anggota militer adalah ...., A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Agama, C. Pengadilan Militer, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Tinggi, 40. Seseorang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintahan. Perkara tersebut dapat ditangani oleh ...., A. Pengadilan Militer, B. Pengadilan Agama, C. Pengadilan Tata Usaha Negara, D. Mahkamah Konstitusi, E. Pengadilan Negeri khusus pidana

Stile di visualizzazione

Mostra tutto

Impostazioni delle attività

Classifica

Cambia modello

Ripristinare il titolo salvato automaticamente: ?