Ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin hak dasar setiap individu untuk mempertahankan eksistensi lahiriah serta kelangsungan kehidupannya termaktub dalam..., Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Jaminan konstitusional yang melindungi fase tumbuh kembang seorang anak serta membentenginya dari segala bentuk eksploitasi kekerasan maupun diskriminasi ditegaskan pada..., Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Berdasarkan amanat Pasal 28B ayat (1), institusi keluarga dan penerusan garis keturunan secara legal harus ditempuh melalui jalur..., Pendidikan yang layak, Perkawinan yang sah, Pekerjaan yang tetap, Hubungan sosial yang bebas, Hak bagi setiap individu untuk mengaktualisasikan potensinya melalui pemenuhan bekal hidup paling mendasar serta akses pendidikan diatur di dalam..., Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Maksud dari ketentuan Pasal 28C ayat (2) mengenai hak memperjuangkan hak secara kolektif adalah demi memberikan kontribusi nyata dalam memajukan..., Keamanan wilayahnya, Ekonomi pribadinya, Masyarakat, bangsa, dan negaranya, Lembaga swadaya masyarakat, Asas equality before the law yang mencakup pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang berkeadilan diatur secara eksplisit dalam..., Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat (4), Prinsip hubungan kerja yang manusiawi, di mana setiap pekerja berhak atas kompensasi yang pantas serta perlakuan yang tidak semena-mena dijamin oleh..., Bebas dan tanpa ikatan, Adil dan layak dalam hubungan kerja, Sama rata tanpa melihat prestasi, Menguntungkan sepihak, Kesempatan dan hak yang setara bagi seluruh warga negara untuk ikut serta dan menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan dijamin oleh..., Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat (4), Kepastian hukum yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memiliki legalitas kewarganegaraan diatur di dalam..., Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Kebebasan mendasar dalam menentukan keyakinan spiritual, memilih tempat belajar, menentukan profesi, serta memilih status kebangsaan diatur pada..., Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Menurut Pasal 28E ayat (2), kemerdekaan seseorang dalam meyakini suatu kepercayaan serta mengekspresikan pikiran dan sikapnya harus selaras dengan..., Peraturan pemerintah, Hati nuraninya, Keputusan mayoritas, Hukum adat, Konstitusi menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul secara damai, dan mengutarakan opininya ke publik melalui ketentuan..., Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Media dan hak warga negara untuk saling berinteraksi serta mengakses informasi demi kemajuan personal maupun lingkungan sosialnya dilindungi oleh..., Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Guna memenuhi hak penelusuran informasi dalam Pasal 28F, setiap orang diperbolehkan mengolah dan menyebarluaskan data tersebut menggunakan..., Saluran yang tersedia, Media cetak saja, Alat komunikasi elektronik saja, Izin tertulis dari pemerintah, Perlindungan hukum atas privasi, kehormatan keluarga, martabat personal, serta kepemilikan aset di bawah kendali individu diatur dalam..., Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Selain melarang tindakan penyiksaan yang merendahkan harkat manusia, Pasal 28G ayat (2) juga memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan..., Suaka politik dari negara lain, Modal usaha dari pemerintah, Status kewarganegaraan ganda, Kebebasan tanpa batas hukum, Hak konstitusional yang mencakup kenyamanan tempat tinggal, lingkungan yang asri dan higienis, serta kemudahan akses fasilitas medis diatur dalam..., Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pemberian fasilitas penunjang atau perlakuan khusus (affirmative action) demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial termuat dalam..., Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Adanya sistem perlindungan sosial yang menjamin martabat manusia agar dapat berkembang secara utuh diatur dalam..., Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) memagari hak kepemilikan privat dengan memberikan ketetapan bahwa..., Hak milik pribadi boleh diambil alih secara sepihak oleh negara, Hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, Hak milik pribadi hanya berlaku untuk warga negara yang kaya, Hak milik pribadi tidak diakui jika merugikan kelompok mayoritas, Kategori hak asasi yang bersifat absolut dan tidak dapat ditangguhkan atau dikurangi dalam kondisi darurat apa pun (non-derogable rights) tercantum pada..., Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Di bawah ini yang tidak termasuk dalam daftar hak mutlak yang dilarang dikurangi dalam kondisi apa pun menurut Pasal 28I ayat (1) adalah..., Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak untuk mendirikan partai politik, Hak beragama, Asas legalitas yang melarang penuntutan hukum pidana secara retrospektif (berlaku surut) diatur dalam kelompok hak mutlak pada..., Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Ketentuan pada Pasal 28I ayat (2) secara tegas melarang adanya segala bentuk perlakuan yang bersifat..., Edukatif, Diskriminatif atas dasar apa pun, Selektif dalam hukum, Kompetitif dalam ekonomi, Prinsip penghormatan terhadap adat istiadat, identitas kultural, serta hak-hak komunitas lokal yang diselaraskan dengan dinamika zaman diatur oleh..., Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan unsur-negara yang wajib melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Di antara pilihan berikut, aktor utama yang memikul tanggung jawab tersebut adalah..., Pemerintah, terutama Negara, Komnas HAM dan lembaga peradilan, Setiap warga negara secara mandiri, Lembaga swadaya masyarakat internasional, Dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pelaksanaan hak asasi tidak bersifat mutlak tanpa batas. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain ini diatur dalam..., Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Berdasarkan Pasal 28J ayat (2), negara diberikan kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia melalui instrumen hukum tertentu demi menjamin pengakuan atas hak orang lain. Instrumen hukum yang dimaksud harus berbentuk..., Peraturan Presiden (Perpres), Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Daerah (Perda), Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang adil. Menurut Pasal 28J ayat (2), pertimbangan utama yang mendasari pembatasan tersebut adalah..., Kondisi ekonomi negara dan stabilitas politik nasional, Moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, Kepentingan kelangsungan kekuasaan lembaga eksekutif, Kesepakatan bilateral antarnegara tetangga, Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia harus dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara. Pasal 28I ayat (5) menyatakan secara spesifik bahwa prinsip tersebut adalah..., Negara hukum yang demokratis, Demokrasi ekonomi berkeadilan, Supremasi hukum yang absolut, Bhinneka Tunggal Ika yang mutlak.

HAM

autors:
Drukāt
Iegult

Līderu saraksts

Vizuālais stils

Iespējas

Pārslēgt veidni

)
Atjaunot automātiski saglabāto: ?