Hukum yang ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan disebut ..., hukum adat, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, hukum lisan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contoh hukum tertulis yang dibukukan secara lengkap dan sistematis, atau disebut juga ..., tidak terkodifikasi, terkodifikasi, hukum kebiasaan, hukum bebas, hukum tidak resmi, Hukum tertulis yang tidak dibukukan ke dalam satu kitab khusus disebut hukum ..., terkodifikasi, tidak terkodifikasi, internasional, privat, material, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) merupakan contoh dari hukum tertulis yang ..., terkodifikasi, tidak terkodifikasi, berupa hukum adat, berlaku selamanya, tidak sah, Hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat meskipun tidak tertulis disebut ..., undang-undang, hukum adat, keputusan presiden, keputusan pemerintah, traktat, Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan ..., kekuasaan semata, hukum yang berlaku, kehendak individu, situasi darurat, janji politik, Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diadakan berdasarkan asas ..., kedaulatan rakyat, hukum rimba, monarki, kekuasaan mutlak, sentralisasi total, Pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan agar lembaganya saling mengawasi. Asas ini dinamakan ..., pembagian kekuasaan, persamaan kedudukan, kebebasan mutlak, sentralisasi, monopoli kekuasaan, Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi, sesuai dengan asas ..., Equality Before the Law, Lex Favor Reo, Pacta Sunt Servanda, Force Majeure, Non-Retroaktif, Suatu perbuatan tidak bisa dihukum jika belum ada aturan hukum yang melarangnya saat perbuatan itu dilakukan. Ini dinamakan ..., Asas Legalitas, Asas Teritorial, Asas Konsensualisme, Asas Itikad Baik, Asas Personalitas, Seseorang hanya boleh dihukum jika terbukti bersalah, baik karena sengaja maupun lalai. Asas ini berarti ..., tiada pidana tanpa kesalahan, hukum berlaku surut, keadilan mutlak milik hakim, negara selalu benar, hukum wajib di perberat, Aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (diterapkan ke masa lalu), kecuali jika ada aturan baru yang lebih menguntungkan terdakwa. Asas ini disebut ..., non-retroaktif dan lex favor reo, asas teritorial, kedaulatan rakyat, nebis in idem, pembagian kekuasaan, Hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di dalam wilayah Indonesia, termasuk turis asing. Ini adalah prinsip ..., asas teritorial, asas personalitas, asas itikad baik, asas konsensualisme, asa kepribadian, Seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk kasus atau perbuatan yang sama jika sudah ada putusan tetap dari pengadilan. Asas ini bernama ..., Nebis in Idem, pacta Sunt Servanda, Rechtsstaat, Good Faith, Nullum Delictum, Orang bebas membuat perjanjian atau kontrak kerja sama dengan siapa saja asalkan tidak melanggar hukum dan kesusilaan. Ini disebut ..., asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asaitikad baik, asas keadilan sosial, Perjanjian dalam hukum perdata dianggap sah dan lahir seketika saat tercapai kesepakatan, tanpa harus menunggu hal rumit lainnya. Asas ini dinamakan ..., konsensualisme, teritorial, legalitas, non-retroaktif, sentralisasi, erjanjian yang sudah disepakati sah berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya dan wajib ditepati. Asas ini disebut ..., pacta sunt servanda, lex favor reo, geen straf zonder schuld, res nullius, force majeure, Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, kedua belah pihak harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Hal ini dikenal sebagai ..., Asas Itikad Baik (Good Faith), Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kepribadian, Asas Teritorial, Asas Konsensualisme, Suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuatnya saja dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Ini adalah ..., Asas Kepribadian (Personalitas), Asas Itikad Baik, Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan, Asas Negara Hukum, Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), bentuk negara Indonesia adalah ..., republikserikat, negara kesatuan berbentuk republik, kerjaan konstitusional, negara dominon, federasi terbuka, Hukuman berupa penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertujuan untuk merampas ..., harta kekayaan, kemerdekaan fisik berlaku, hak pilih pemilu selamanya, seluruh hak keluarga, pekerjaan orang lain, Pidana khusus yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan motif politik atau ideologis yang patut dihormati disebut ..., pidana tutupan, pidana penjara berat, pidana mati, pidana pengawasan, pidana penjara seumur hidup, Hukuman berupa pembinaan di luar penjara, di mana pelaku tetap bebas di masyarakat namun diawasi oleh jaksa, dinamakan ..., pidanapengawasan, pidana penjara, pidana denda, pidana tutupan, pembebasan bersyarat, Berdasarkan KUHP Nasional, lamanya hukuman untuk pidana pengawasan paling lama adalah ..., 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, anksi hukum berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena melanggar aturan disebut ..., pidana denda, pidana pengawasan, pidana tutupan, biaya perkara, pajak hukum, Dalam aturan KUHP Nasional terbaru, sistem denda dibagi berdasarkan ..., kategori I sampai VIII, kelas ringan sampai berat, jumlah umur pelaku, jenis mata uang asing, keputusan hakim harian, Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana dan perdata untuk masyarakat umum adalah ..., peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer, mahkamah konstitusi, pengadilan tinggi agama, Undang-undang utama yang mengatur tentang Peradilan Umum adalah ..., UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 24Tahun 2003, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 20011, Undang-undang yang mengatur perubahan kedua untuk Peradilan Umum yaitu ..., UU Nomor 49 Tahun 2009, UU Nomor 50 Tahun 2009, UU Nomor 51 Tahun 2009, UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 8 Tahun 1981, Pengadilan tingkat pertama yang berada di tingkat kabupaten atau kota disebut ..., Pengadilan Negeri(PN), Pengadilan Tinggi(PT), Mahkamah Agung, MAHKAMAH konstitusi, Pengadilan Militer, Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dinamakan ..., Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tertinggi di Indonesia yang berwenang memeriksa permohonan kasasi adalah ..., Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tinggi, Komisi Yudisial, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK), Apa fungsi utama dari Pengadilan Tinggi?, Mengadili perkara tingkat banding dan mengawasi Pengadilan Negeri, Memeriksa kasus dari tingkat desa, Menguji undang-undang baru, Melantik Presiden dan Wakil Presiden, Mengubah isi UUD 1945, Hukuman penjara bagi pelaku pembunuhan atau pencurian berat termasuk ke dalam jenis ..., Sanksi Pidana Pokok, Sanksi Perdata murni, Sanksi administratif kantor, Sanksi sosial masyarakat, Sanksi disiplin sekolah, Jika seseorang melakukan kesalahan karena tidak sengaja (lalai) hingga merugikan orang lain, maka secara hukum ia ..., Tetap bisa dipidana karena ada unsur kelalaian, Dibebaskan tanpa syarat apa pun, Hanya wajib meminta maaf di koran, Tidak dihitung bersalah, Langsung dipenjara seumur hidup, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mulai berlaku secara sah dan efektif di Indonesia pada ..., 2 Januari 2026, 1 Januari 2025, 17 Agustus 2026, 31 Desember 2025, 1 Juli 2026, Jika seseorang tidak terima dengan keputusan hukuman dari Pengadilan Negeri, langkah hukum selanjutnya adalah mengajukan ..., Banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi langsung ke Presiden, Petisi online, Demonstrasi massa, Laporan ke sekolah, Upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung jika ditemukan bukti baru (novum) setelah vonis hukum tetap disebut ..., Peninjauan Kembali (PK), Banding ulang, Grasi kilat, Amnesti umum, Mediasi damai, . Sengketa bisnis akibat adanya salah satu pihak yang ingkar janji (wanprestasi) masuk ke dalam ranah ..., Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Militer, Hukum Internasional, Apa perbedaan paling mendasar antara hukum pidana dan hukum perdata?, Pidana fokus pada hukuman/efek jera, sedangkan perdata fokus pada ganti rugi/pemulihan hak pribadi, Pidana diurus oleh sekolah, perdata diurus oleh guru, Pidana tidak punya sidang, perdata harus sidang malam hari, Pidana hanya untuk anak-anak, perdata untuk orang tua, Tidak ada perbedaan sama sekali

PPKN

etter
Skriv ut
Innebygd

Ledertavle

Visuell stil

Alternativer

Bytt mal

Gjenopprett automatisk lagring: ?