Apa nama hukum yang tertulis, disusun secara sistematis, serta dibukukan dalam kitab?, Hukum Adat, Hukum Terkodifikasi, Hukum Konvensi, Hukum Traktat, Hukum Tidak Terkodifikasi, Apa yang dimaksud dengan hukum adat?, Hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi karena memiliki sanksi tertulis dari pemerintah, Hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dan harus disahkan terlebih dahulu oleh lembaga negara, Hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat, tetapi hanya berlaku apabila telah dicantumkan dalam peraturan tertulis, Hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi, meski tidak tertulis, Hukum tertulis yang disusun secara sistematis, lengkap, dan dibukukan dalam kitab undang-undang tertentu, Manakah yang termasuk Hukum berdasarkan sumbernya?, Hukum Publik, Hukum Privat, Hukum Doktrin, Ius Constituendum, Hukum Alam, Negara Indonesia dan Thailand menyepakati perjanjian untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke wilayah negara lain agar dapat diproses secara hukum. Termasuk Hukum apakah ini?, Hukum Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Traktat, Hukum Yurisprudensi, Hukum Doktrin, Seseorang melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain hingga menyebabkan luka. Hal ini termasuk Hukum apa?, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Dagang, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Apa maksud dari imperatif dan fakultatif?, Hukum imperatif adalah hukum yang dapat diubah melalui kesepakatan, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang wajib ditaati dalam keadaan apa pun, Hukum imperatif adalah hukum yang hanya berlaku bagi pihak yang menyetujuinya, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa pengecualian, Hukum imperatif adalah hukum yang wajib ditaati dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat ketentuan sendiri, Hukum imperatif adalah hukum yang tidak memiliki sanksi, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang selalu disertai sanksi pidana, Hukum imperatif adalah hukum yang hanya berlaku dalam keadaan darurat, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang berlaku dalam seluruh keadaan, Apa nama hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang?, Ius Constitutum, Ius Constituendum, Hukum Alam, Panggilan Alam, Ius Positivum, Manakah yang tidak termasuk contoh hukum nasional Indonesia?, UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Apa yang dimaksud dengan hukum yurisprudensi?, Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif melalui proses pembentukan undang-undang, Hukum yang berasal dari perjanjian antara dua negara atau lebih dan mengikat pihak yang menyetujuinya, Hukum yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus hingga diyakini sebagai aturan, Hukum yang bersumber dari ajaran agama dan dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat, Hukum yang berasal dari keputusan hakim terdahulu dan dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam menangani perkara serupa, Apa tujuan utama pemberian sanksi hukum pidana?, Memulihkan hubungan antara pihak yang berselisih, Melindungi kepentingan umum dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, Memberikan kompensasi kepada korban, Mengatur hubungan administratif pemerintah dan masyarakat, Memastikan seluruh perjanjian terlaksana, Manakah yang termasuk pidana pokok menurut KUHP Nasional?, Pencabutan hak tertentu, Pencabutan izin, Pengumuman putusan hakim, Pidana pengawasan, Pembayaran ganti rugi, Seorang pelaku diwajibkan membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk hukuman tanpa menerima upah. Sanksi tersebut termasuk sanksi apa?, Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, Pidana Administratif, Pidana Kerja Sosial, Manakan yang termasuk dasar hukun pidana narkotika?, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana agar terlihat sah termasuk pidana apa?, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika, Semua Benar, Seorang pengusaha gagal memenuhi isi kontrak yang telah disepakati sehingga merugikan pihak lain. Pengadilan mewajibkannya membayar kompensasi. Sanksi tersebut termasuk sanksi apa?, Sanksi Pidana, Sanksi Administratif, Sanksi Tindakan, Sanksi Denda, Sanksi Perdata, Pengadilan menyita harta benda tergugat sebagai jaminan agar putusan nantinya dapat dilaksanakan. Tindakan tersebut disebut apa?, Kepailitan, Beslag, Wanprestasi, Rehabilitasi, Pencabutan izin, Sebuah perusahaan melanggar ketentuan perizinan sehingga pemerintah membekukan izin operasionalnya. Sanksi tersebut termasuk sanksi apa?, Sanksi Administratif, Sanksi pidana, Sanksi perdata, Sanksi tindakan, Sanksi pidana tambahan, Seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesional yang berat dan diberhentikan secara tidak hormat. Jenis sanksi apakah yang diterapkan?, Sanksi perdata, Pidana tutupan, Pidana kerja sosial, Sanksi Administratif, Sanksi tindakan, Berdasarkan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), jenis pidana pokok yang berupa pembinaan di luar penjara di bawah pengawasan jaksa disebut apa?, Pidana Penjara, Pidana Pengawasan, Pidana Tutupan, Pidana Denda, Pidana Kerja Sosial, Pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara karena perbuatan pelaku didorong oleh motif politik/ideologis disebut apa?, Pidana penjara, Pidana kerja sosial, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda, Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana khusus yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara adalah apa?, Tindak pidana narkotika, Tindak pidana pencucian uang, Tindak pidana terorisme, Tindak pidana korupsi, Tindak pidana perdagangan orang, Sanksi perdata yang berfokus pada pemenuhan kewajiban memaksa salah satu pihak untuk melaksanakan isi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati disebut apa?, Ganti rugi, Penyitaan (Beslag), Kepailitan, Kewajiban memenuhi prestasi, Denda administratif, Sanksi administratif berupa penghentian operasional usaha, pencabutan IMB/PBG, atau pencabutan izin usaha dagang termasuk dalam bentuk apa?, Pemberian peringatan resmi, Denda administratif, Pembekuan atau pencabutan izin, Pemberhentian tidak hormat, Ganti rugi material, Asas hukum yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan" dinamakan..., Asas Legalitas (Nullum Delictum), Asas Ne Bis In Idem, Asas Praduga Tak Bersalah, Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Asas Teritorial, Seseorang tidak boleh diadili atau diproses hukum untuk kedua kalinya atas perkara yang sama jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini disebut..., Asas Teritorial, Asas Nasionalitas Aktif, Asas Ne Bis In Idem, Asas Legalitas, Asas Kebebasan Berkontrak, Hukum pidana Indonesia tetap mengikat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini dinamakan..., Asas Teritorial, Asas Nasionalitas Aktif (Nasionalitas), Asas Ne Bis In Idem, Asas Universal, Asas Praduga Tak Bersalah, Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas ini disebut...​, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Lex Posterior Derogat Legi Priori, Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Fiksi Hukum (Ignorantia Juris Non Excusat), Undang-Undang Tidak Berlaku Surut, Undang-undang yang baru disahkan mengenyampingkan atau menggantikan undang-undang yang lama jika tingkatannya sederajat. Asas ini dikenal sebagai...​, Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Lex Posterior Derogat Legi Priori, Asas Non-Retroactive, Asas Audi Et Alteram Partem, Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum setelah undang-undang diundangkan, sehingga alasan "tidak tahu hukum" tidak dapat diterima, adalah..., Asas Pacta Sunt Servanda, Fiksi Hukum (Ignorantia Juris Non Excusat), Asas Konsensualisme, Asas Kepribadian, Asas Ikad Baik, Perjanjian lahir dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal pokok, meskipun uang belum sepenuhnya dilunasi atau akta belum ditandatangani. Asas ini disebut..., Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Ikad Baik, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kepribadian, Asas Konsensualisme, Lembaga peradilan umum tingkat pertama yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah..., ​Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Militer, PTUN, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi (PT) dalam sistem peradilan umum di Indonesia berkedudukan di ibu kota provinsi dan berfungsi sebagai pengadilan pada tingkat..., Pertama, Kasasi, Banding, Peninjauan kembali, Pertempuran, Lembaga peradilan tertinggi negara yang memeriksa dan memutus permohonan kasasi serta peninjauan kembali adalah..., Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Militer Utama, Di bawah lingkungan peradilan umum, terdapat beberapa pengadilan khusus, di antaranya pengadilan yang menangani perkara pailit dan hak kekayaan intelektual, yaitu...​, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan HAM, Pengadilan Perikanan, Objek sengketa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final disebut..., Beschikking (Keputusan Tata Usaha Negara), Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Delik aduan, Traktat internasional, Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, kewenangan absolut Pengadilan Agama meliputi bidang berikut, kecuali..., Perkawinan dan perceraian, Kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, Wakaf, zakat, infak, dan sedekah, Perkara tindak pidana korupsi, Ekonomi syariah, Sistem peradilan militer di Indonesia diatur secara hukum berdasarkan..., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Badan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang berwenang mengadili prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah pada tingkat pertama adalah..., Pengadilan Militer (Dilmil), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur), Mahkamah Militer Agung, Peraturan hukum yang mengatur isi hubungan antaranggota masyarakat, menetapkan hak dan kewajiban, serta menentukan apa yang dilarang dan sanksi bagi pelanggannya dinamakan..., Hukum formil (hukum acara), Hukum material, Hukum subjektif, Hukum objektif, Hukum publik, Peraturan yang mengatur bagaimana cara penguasa menegakkan, melaksanakan, dan mempertahankan hukum material serta cara seseorang menuntut haknya di muka pengadilan disebut..., Hukum material, Hukum formil (hukum acara), Hukum tertulis, Hukum tidak tertulis, Hukum perdata umum

ppknx

от
Печать
Внедрить

Таблица лидеров

Визуальный стиль

Параметры

Переключить шаблон

Восстановить автоматически сохраненное: ?