Pemerintah daerah membatasi aktivitas masyarakat di suatu kawasan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut membatasi hak kebebasan mereka. Agar kebijakan tidak berubah menjadi bentuk pelanggaran hak, tindakan pemerintah yang paling tepat adalah ..., Mempertahankan pembatasan selama bertujuan menciptakan ketertiban karena kepentingan umum merupakan prioritas utama, Menghapus pembatasan karena kebebasan masyarakat merupakan hak yang tidak boleh dikurangi oleh pemerintah, Mempertahankan pembatasan secara proporsional berdasarkan hukum, disertai alasan yang jelas, mekanisme keberatan, dan evaluasi berkala, Mengganti pembatasan dengan larangan yang lebih tegas agar masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran, Dalam suatu konflik, kelompok mayoritas menuntut agar keputusan pemerintah mengikuti keinginan mereka karena jumlah mereka lebih banyak. Kelompok minoritas menolak karena merasa haknya terabaikan. Jika prinsip demokrasi dan HAM diterapkan secara tepat, pemerintah seharusnya ..., Mengikuti keputusan mayoritas karena demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan mayoritas, Mengikuti kepentingan minoritas karena kelompok minoritas lebih rentan mengalami pelanggaran hak, Mengambil keputusan berdasarkan kehendak mayoritas dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional kelompok minoritas, Menunda keputusan sampai seluruh kelompok memiliki pendapat yang sama, Suatu peraturan dibuat untuk mengurangi pelanggaran kewajiban membayar pajak. Setelah diterapkan, tingkat kepatuhan meningkat karena sanksinya sangat berat. Namun, ditemukan bahwa sebagian masyarakat membayar pajak hanya karena takut terhadap sanksi dan tidak memahami fungsi pajak. Jika tujuan akhirnya adalah membangun kesadaran kewarganegaraan, kebijakan yang lebih solutif adalah ..., Memperberat sanksi agar kepatuhan tetap tinggi, Menghapus sanksi setelah masyarakat diberikan edukasi mengenai pajak, Mengurangi sanksi agar masyarakat tidak merasa tertekan, Mempertahankan penegakan hukum, Pemerintah ingin mengurangi pelanggaran hak akibat diskriminasi dalam pelayanan publik. Kebijakan pertama yang dipilih adalah memberikan pelayanan yang sama persis kepada setiap warga tanpa mempertimbangkan kondisi khusus. Kebijakan tersebut terlihat adil, tetapi belum tentu memenuhi prinsip keadilan karena ..., Perlakuan yang sama selalu menghasilkan ketidakadilan, Keadilan dapat menuntut perlakuan yang berbeda secara proporsional terhadap kondisi yang berbeda, Pemerintah tidak boleh memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat karna adanya perbedaan kondisi masyarakat, Perlakuan berbeda selalu lebih sesuai dengan prinsip keadilan, Dalam menangani demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, aparat menghadapi dua kepentingan: menjaga ketertiban dan melindungi kebebasan menyampaikan pendapat. Tindakan yang paling mencerminkan solusi solutif sekaligus konstitusional adalah .., Memfasilitasi penyampaian aspirasi, melakukan pencegahan terhadap kekerasan, Membiarkan demonstrasi sepenuhnya karena kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara, Memberikan izin demonstrasi dengan syarat peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang terjadi., Membubarkan demonstrasi sejak awal karena potensi kerusuhan dapat mengancam ketertiban

ppkn

โดย
สั่งพิมพ์
ฝัง

ลีดเดอร์บอร์ด

สไตล์ภาพ

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม