1) ''Negara indonesia adalah negara hukum'' Hal tersebut dinyatakan dalam UUD 45 pasal ... a)  1 ayat 1 b) 1 ayat 2 c) 1 ayat 3 d) 2 ayat 3 2) Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau penjabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ... a) Kepres b) Perundang undangan c) Pembukaan UUD 1945 d) Peraturan pemerintah 3) Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak ... a) 3 kali b) 4 kali c) 5 kali d) 6 kali 4) Mengapa peraturan perundang undangan harus dipublikasikan ... a) Untuk diketahui oleh masyarakat umum b) Untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite c) Untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin d) Untuk diketahui bahwa indonesia bertindak tegas 5) Lembaga yang bertugas merumuskan hukum dasar adalah ... a) MPR b) DPR c) BPUPKI d) PPKI 6) Peraturan perundang undangan yang dibuat oleh presiden disebut ... a) Perpu b) Perpes c) UU d) PP 7) Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah ... a) UUD 1945 b) Ketetapan MPR c) Undang undang d) Peraturan pemerintah 8) Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ... a) DPR b) MPR c) Presiden d) Panitia Ad Hoc 9) Tata cara perubahan UUD diatur dalam UUD RI Tahun 1945 pada pasal ... a) 35 b) 36 c) 37 d) 38 10) Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah [Gubernur] disebut ... a) Peraturan pemerintah b) Peraturan daerah provinsi c) Peraturan pengganti Undang undang d) Undang undang 11) Cara merubah pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, disebut dengan ... a) Amandemen b) Fundamental c) Adendum d) Random 12) Mengapa peraturan perundang undangan dibuat oleh pemerintah ... a) Untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja b) Untuk membatasi hak asasi manusia c) Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara d) Untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak 13) Bupati atau wali kota bersama sama dengan DPRD kabupaten\kota menetapkan ... a) Undang undang b) Peraturan daerah provinsi c) Keputusan presiden d) Peraturan daerah kabupaten\kota 14) Peraturan daerah provinsi adalah ... a) Peraturan perundang undangan yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang ditetapkan sebagaimana mestinya b) Peraturan perundang undangan yang ditetapkan peraturan untuk menjalankan Perppu yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah c) Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur d) Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bupati 15) Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang undangan RI adalah ... a) Sumber dari perundang undangan b) Kaidah negara yang fundamental c) Norma dasar dan pertama d) Sumber hukum tertinggi 16) Ketentuan yang mengandung perintah atau larangan yang dibuat oleh badan negara\pemerintah dan harus di taati dan dikenakan sanksi hukum jika dilanggar disebut ... a) Norma hukum b) Perundang undangan c) Undang undang d) Ketetapan 17) Rancangan undang undang [RUU] dapat menjadi undang undang [UU] setelah mendapat persetujuan bersama antara ... a) DPR dan Dewan pertimbangan presiden b) MPR dan mahkamah konstitusi c) DPR dan presiden d) Mahkamah agung dan DPR 18) Organisasi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia adalah ... a) BPOM b) Dirjen yanfar c) Dirjen yanmedik d) Direktorat bina obat publik dan perbekalan kesehatan 19) Peraturan perundang undangan yang ke empat adalah ... a) UU dan PERPU b) Peraturan pemerintah c) Peraturan presiden d) Peraturan daerah provinsi 20) Yang berhak mengajukan rancangan perda provinsi adalah ... a) DPRD Kabupaten\kota atau gubernur b) DPR atau gubernur c) DPRD provinsi atau gubernur d) DPRD provinsi atau bupati\walikota 21) DPD juga dapat mengusulkan RUU tertentu kepada DPR. Proses pembuatan RUU apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah ... a) DPD mengajukan usul rancangan UU kepada DPR secara lisan b) DPD mengajukan usul RUU kepada presiden terlebih dahulu c) DPD mengajukan RUU kepada MPR lebih dahulu d) DPD mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis 22) Peraturan perundang undangan di Indonesia diatur dalam Undang undang nomor ... a) 11 Tahun 2012 b) 12 Tahun 2011 c) 12 Tahun 2012 d) 11 Tahun 2011 23) Proses penyusunan perda provinsi sesuai aturan yang berlaku adalah ... a) Rancangan perda prop dapat diusulkan oleh DPRD Kabupateb atau Gubernur b) Rancangan perda prop dapat diusulkan oleh DPRD Prop+ Gubernur c) Rancangan perda prop dapat diusulkan oleh Gubernur kepada presiden d) Rancangan perda prop dapat diusulkan oleh bupati+ gubernur 24) Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada presiden, akhirnya presiden ... a) Bersama sama menteri terkait membahas RUU b) Bersifat proaktif tentang RUU yang disampaikan oleh pimpinan DPR c) Datang sendiri untuk membahas RUU dari DPR d) Menunjuk menteri terkait untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan di DPR 25) Proses penyiapan RUU yang berasal dari presiden berpedoman pada ... a) UUD 45 b) Kepres No. 188 tahun 1988 c) Peraturan pemerintah d) Undang undang 26) Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ... a) MPR b) BPUPKI c) PPKI d) DPR 27) Posisi perppu dan undang undang di dalam urutan perundang undangan adalah ... a) Lebih rendah dari perppu b) Sejajar c) Lebih tinggi dari UU d) Lebih rendah dari UU 28) Kepala pemerintahan di kota adalah ... a) Gubernur b) Bupati c) Walikota d) DPRD 29) Badan yang mempunyai wewenang untuk membuat undang undangan adalah ... a) Yudikatif b) Eksekutif c) Legislatif d) Legislatif dan yudikatif 30) Sikap kita terhadap pembangunan hukum nasional adalah a) Hanya mematuhi peraturan yang menguntungkan b) Cukup mematuhi saja c) Patuh namun kritis d) Menolak aturan 31) Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan ... a) Daerah b) Pusat c) Pemerintah d) Presiden 32) Peraturan harus ditaati agar tercipta ... a) Kerukunan dan ketertiban b) Permusuhan dan kekacauan  c) Ketidaknyamanan d) Kerusuhan 33) Peraturan perundang undangan yang dibuat oleh presiden karna hal mendesak disebut ... a) Peraturan presiden b) Peraturan pemerintah c) Peraturan darurat d) Peraturan pemerintah pengganti undang undang 34) Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah ... a) Membiarkan saja karna bukan urusan kita b) Ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah c) Melaporkannya kepada yang berwajib d) Sembunyi agar tidak dijadikan saksi 35) Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah ... a) BPUPKI b) PPKI c) KNPI d) MPR

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?