Keberadaan UUD NRI Tahun 1945 dalam penyelenggaraan negara penting karena ...., menjadi pedoman dasar bagi lembaga negara, menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan, mengatur kegiatan pribadi setiap wargaORGANISASI, memberikan seluruh kekuasaan kepada PresidenHIMPUNAN, Pernyataan yang menunjukkan Indonesia sebagai negara kesatuan adalah ...., setiap daerah menjadi negara yang berdaulat, pemerintah pusat dan daerah berada dalam satu negara, pemerintah daerah tidak berhubungan dengan pemerintah pusat, setiap provinsi memiliki undang-undang dasar sendiri, Indonesia disebut sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut berarti ...., pemerintah bebas mengambil keputusan apa pun, hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa, penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, Presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ...., perintah Presiden, kebiasaan masyarakat, keputusan DPR, Undang-Undang Dasar, Hubungan antarlembaga negara setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 didasarkan pada ...., pembagian kewenangan dan pengawasan, perintah lembaga tertinggi negara, kekuasaan mutlak satu lembaga, persaingan bebas antarlembaga, Keanggotaan MPR yang tepat setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ...., Presiden dan Wakil Presiden, hakim agung dan hakim konstitusi, anggota DPR dan anggota DPD, menteri dan kepala daerah, DPR membahas rencana pendapatan dan pengeluaran negara bersama pemerintah. Kegiatan tersebut berkaitan dengan fungsi ...., anggaran, diplomasi, peradilan, kehakiman, Pernyataan yang tepat mengenai hubungan Presiden dan DPR adalah ...., Presiden dapat membubarkan DPR, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR, DPR bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DPR bertugas mengangkat seluruh menteri, Dalam sistem pemerintahan presidensial, para menteri bertanggung jawab kepada ...., MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Presiden mengangkat beberapa menteri untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ...., menteri menjadi kepala negara, menteri menggantikan kedudukan Presiden, DPR berada di bawah kementerian, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ...., lembaga perwakilan sesuai kewenangannya, seluruh kementerian negara, partai politik pemenang pemilu, pemerintah daerah saja, Pemerintah menerbitkan peraturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Peraturan tersebut diduga bertentangan dengan undang-undang. Lembaga yang berwenang mengujinya adalah ...., Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, MPR, Komisi Yudisial mengusulkan calon hakim agung kepada ...., Presiden untuk dipilih langsung, MPR untuk ditetapkan, DPR untuk memperoleh persetujuan, BPK untuk diperiksa, SELAMAT KAMU DAPAT BONUS, A, B, Pasangan lembaga negara dan tugasnya yang tepat adalah ...., MPR – memeriksa penggunaan APBN, DPR – menjalankan fungsi pengawasan, BPK – mengubah UUD NRI Tahun 1945, DPD – menguji undang-undang terhadap UUD, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada masa Reformasi karena ...., diperlukan penyempurnaan sistem ketatanegaraan, Pancasila akan diganti dengan dasar negara lain, Indonesia akan mengubah bentuk negara, seluruh lembaga negara akan dibubarkan, Salah satu materi penting dalam Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 adalah ...., pembentukan DPD, pembatasan kekuasaan Presiden, pengaturan pemerintahan daerah, pembentukan Mahkamah Konstitusi, Pengaturan lebih lengkap tentang hak asasi manusia terdapat dalam ...., Perubahan Pertama, Perubahan Ketiga, Perubahan Kedua, Perubahan Keempat, Pembentukan DPD dan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dari ...., Perubahan Pertama, Perubahan Keempat, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, Ketentuan tentang pendidikan dan perekonomian nasional disempurnakan dalam ...., Perubahan Keempat, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, Perubahan Pertama, Bagian UUD NRI Tahun 1945 yang tetap dipertahankan dan tidak diubah dalam proses amandemen adalah ...., aturan tambahan, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal tentang lembaga negara, aturan peralihan, Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk NKRI berarti ...., Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa negara, setiap daerah dapat memisahkan diri, bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah, pemerintah daerah menjadi negara berdaulat, SOAL BONUS, A, C, B, D, Sebelum amandemen, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen ...., Presiden menjadi lembaga tertinggi, Mahkamah Agung menjadi lembaga tertinggi, DPR menjadi lembaga tertinggi, lembaga negara memiliki kedudukan sesuai kewenangan UUD, Perubahan cara pemilihan Presiden setelah amandemen menunjukkan adanya ...., pengurangan peran rakyat, penghapusan pemilihan umum, penguatan pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemusatan kekuasaan pada MPR, Pembentukan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen bertujuan untuk ...., membantu Presiden memilih menteri, menjaga pelaksanaan konstitusi, menggantikan seluruh tugas Mahkamah Agung, memeriksa laporan keuangan negara, Pembatasan masa jabatan Presiden dapat mencegah ...., kekuasaan dipegang terlalu lama oleh satu orang, DPR menjalankan fungsi pengawasan, rakyat mengikuti pemilihan umum, menteri membantu Presiden, Penambahan pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 memberikan ...., kebebasan kepada pemerintah untuk melanggar hak warga, hak khusus kepada pejabat negara, kekuasaan tanpa batas kepada lembaga negara, jaminan konstitusional terhadap hak warga negara, Rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Dampak utama ketentuan tersebut adalah ...., rakyat memiliki peran langsung menentukan pemimpin nasional, Presiden tidak perlu mengikuti UUD, MPR memiliki kekuasaan yang semakin mutlak, pemilihan umum tidak lagi diperlukan, Sebuah peraturan pemerintah diduga bertentangan dengan undang-undang. Langkah yang tepat adalah ...., mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung, meminta BPK membatalkan peraturan, meminta MPR mengubah UUD, mengajukan perkara kepada Komisi Yudisial, DPR meminta penjelasan pemerintah mengenai penggunaan anggaran, sedangkan BPK memeriksa laporan keuangannya. Hubungan tersebut menunjukkan ...., DPR dan BPK mempunyai tugas yang sama persis, lembaga negara menjalankan tugas berbeda yang saling mendukung, BPK berada di bawah kekuasaan DPR, Presiden menjadi satu-satunya pengawas keuangan, DPR berpendapat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberhentian. Pendapat DPR harus diperiksa terlebih dahulu oleh ...., Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Dasar negara Pancasila tetap dipertahankan dalam proses amandemen karena ...., menjadi dasar dan ideologi Negara Indonesia, merupakan peraturan yang dibuat oleh DPR, hanya berlaku sebelum masa Reformasi, dapat diganti oleh keputusan Presiden, Sebuah rancangan undang-undang membahas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Lembaga yang dapat mengajukannya adalah ...., BPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, DPD, BONUS UNTUK KAMU, A, B, Komisi Pemilihan Umum harus bersifat mandiri agar ...., dapat mengikuti perintah partai politik, dapat menetapkan undang-undang sendiri, penyelenggaraan pemilu tidak dipengaruhi pihak tertentu, berada di bawah kekuasaan Presiden

Tata Negara dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

by
Print
Embed

Leaderboard

We are currently working on improving the Leaderboard functionality. Please help us by offering your feedback.

Give Feedback

Visual style

Options

We are currently working on improving the Activity Settings. Please help us by offering your feedback.

Give Feedback

Switch template

Continue editing: ?