Dasar hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah …, UU No. 8 Tahun 1995, UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 1999, Salah satu tujuan utama OJK adalah …, Mengelola keuangan negara, Menentukan pajak masyarakat, Menjaga stabilitas sistem keuangan, Mengatur APBN, Fungsi utama OJK di sektor jasa keuangan adalah …, Produksi dan distribusi uang, Pengelolaan APBD, Pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen, Penyaluran bantuan sosial, Berikut ini yang termasuk tugas OJK adalah mengawasi …, Perbankan dan pasar modal, Sektor perdagangan luar negeri, Sektor pertanian, Sektor pendidikan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi OJK adalah …, Perusahaan ekspor-impor, Bank Indonesia, Asuransi dan dana pensiun, Kementerian Keuangan, Wewenang OJK dalam menjalankan tugasnya adalah …, Menetapkan gaji PNS, Mengatur kebijakan fiskal, Mengelola utang negara, Memberikan dan mencabut izin usaha, Ruang lingkup pengawasan OJK meliputi …, Sektor pariwisata, Sektor pertambangan, Sektor pertanian, Pasar modal dan perbankan, Salah satu peran OJK bagi masyarakat adalah …, Memberikan perlindungan konsumen jasa keuangan, Mengatur subsidi BBM, Menentukan harga barang, Mengelola bantuan sosial, Program OJK yang bertugas mencegah investasi ilegal adalah …, Bank Wakaf Mikro, Satgas Waspada Investasi, Program KUR, LPS, Layanan Konsumen OJK dapat dihubungi melalui …, 119, 157, 110, 180

OJK

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?