Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya disebut hukum ...., Publik, Pidana, Privat, Tata negara, Administrasi negara, Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dalam kepentingan umum disebut ...., Hukum publik, Hukum privat, Hukum adat, Hukum dagang, Hukum perdata, Berikut yang termasuk contoh hukum pidana adalah ...., Perjanjian jual beli rumah, Pembagian harta warisan, Perjanjian sewa-menyewa, Kasus pencurian kendaraan, Perselisihan utang piutang, Hukum yang mengatur hubungan antarnegara disebut hukum ...., Nasional, Internasional, Privat, Perdata, Adat, Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi ...., Hukum publik dan privat, Hukum pidana dan perdata, Hukum nasional dan internasional, Hukum material dan formal, Hukum tertulis dan tidak tertulis, Contoh hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat Indonesia adalah ...., Hukum adat, UUD 1945, Peraturan pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan presiden, Hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material disebut hukum ...., Privat, Publik, Formal, Material, Internasional, Hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan keluarga termasuk hukum ...., Pidana, Internasional, Tata negara, Perdata, Administrasi, Berdasarkan waktu berlakunya, hukum yang berlaku saat ini disebut ...., Ius constituendum, Ius constitutum, Hukum alam, Hukum asing, Hukum universal, Hukum yang diharapkan berlaku pada masa mendatang disebut ...., Hukum positif, Ius constitutum, Hukum formal, Ius naturale, Ius constituendum, Tujuan utama pemberian sanksi hukum adalah ...., Membalas dendam kepada pelaku, Mempermalukan seseorang, Memberikan efek jera dan menjaga ketertiban, Menguntungkan pihak tertentu, Membatasi seluruh kebebasan masyarakat, Seseorang yang melakukan pencurian dapat dikenakan sanksi berupa ...., Penghargaan, Promosi jabatan, Pembebasan pajak, Teguran, Penjara, Sanksi yang diberikan karena melanggar norma kesopanan biasanya berupa ...., Pengucilan atau celaan masyarakat, Hukuman penjara, Denda negara, Pencabutan hak politik, Hukuman mati, Berikut yang merupakan contoh sanksi administratif adalah ...., Hukuman penjara, Pencabutan izin usaha, Hukuman mati, Pengucilan masyarakat, Hukuman kurungan, Sanksi perdata biasanya bertujuan untuk ...., Memberikan hukuman fisik, Menjatuhkan hukuman penjara, Menghilangkan hak warga negara, Memulihkan hak pihak yang dirugikan, Menghentikan kegiatan pemerintahan, Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas dan dikenakan denda termasuk mendapatkan sanksi ...., Moral, Sosial, Agama, Kesopanan, Hukum, 17. Hukuman yang diberikan kepada pegawai karena melanggar aturan kedinasan disebut ...., Sanksi pidana, Sanksi sosial, Sanksi disiplin, Sanksi adat, Sanksi moral, Salah satu ciri sanksi hukum adalah ...., Dapat dipaksakan oleh negara, Tidak memiliki aturan yang jelas, Hanya berlaku bagi kelompok tertentu, Bergantung pada pendapat masyarakat, Bersifat tidak memaksa, Pengendara motor menerobos lampu merah dan dikenakan tilang. Hal tersebut merupakan contoh ...., Pelanggaran norma agama, Pelanggaran norma kesusilaan, Pelanggaran norma kesopanan, Pelanggaran hukum, Pelanggaran adat istiadat, Sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara disebut ...., Kurungan, Denda, Penjara, Teguran, Pencabutan hak, Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disebut ...., Asas legalitas, Asas keadilan, Asas kepastian hukum, Asas persamaan hukum, Asas praduga tak bersalah, Asas legalitas dalam hukum pidana memiliki arti ...., Setiap orang bebas melakukan apa saja, Semua orang harus mendapatkan hukuman, Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang telah ada sebelumnya, Hakim bebas membuat hukum sendiri, Hukum hanya berlaku bagi masyarakat tertentu, Asas yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum disebut ...., Equality before the law, Asas legalitas, Asas praduga tak bersalah, Asas retroaktif, Asas kepastian hukum, Asas hukum yang mengutamakan kepastian dalam pelaksanaan aturan hukum disebut ...., Asas kemanfaatan, Asas keadilan, Asas legalitas, Asas kepastian hukum, Asas praduga tak bersalah, Pada tahun 2025, suatu perbuatan belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Kemudian, pada tahun 2026 dibuat undang-undang yang menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan itu pada tahun 2025 tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang baru tersebut. Kasus ini sesuai dengan asas ...., Equality before the law, Non-retroaktif, Lex specialis, Legalitas, Kepastian hukum, Dalam suatu persidangan, hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan hak kedua belah pihak secara adil tanpa membeda-bedakan status sosial mereka. Hal tersebut mencerminkan asas ...., Legalitas, Non-retroaktif, Praduga tak bersalah, Keadilan, Lex posterior, Indonesia memiliki aturan umum mengenai perpajakan. Namun, terdapat aturan khusus yang mengatur perpajakan untuk sektor tertentu. Apabila terjadi pertentangan antara aturan umum dan aturan khusus yang sederajat, aturan khusus yang digunakan. Hal ini sesuai dengan asas ...., Lex specialis derogat legi generali, Lex posterior derogat legi priori, Lex superior derogat legi inferiori, Equality before the law, Presumption of innocence, Pemerintah daerah membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih tinggi harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan asas ...., Lex posterior derogat legi priori, Lex specialis derogat legi generali, Non-retroaktif, Legalitas, Lex superior derogat legi inferiori, Pada tahun 2024 terdapat peraturan mengenai suatu hal. Kemudian, pada tahun 2026 diterbitkan peraturan baru yang sederajat dan mengatur hal yang sama, tetapi memiliki ketentuan berbeda. Peraturan terbaru yang digunakan sesuai dengan asas ...., Lex specialis derogat legi generali, Equality before the law, Lex posterior derogat legi priori, Lex superior derogat legi inferiori, Praduga tak bersalah, Andi dituduh melakukan pencurian, tetapi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Selama proses persidangan, Andi tetap harus dianggap tidak bersalah. Hal ini merupakan penerapan asas ...., Kepastian hukum, Praduga tak bersalah, Legalitas, Keadilan, Non-retroaktif, Lembaga negara yang berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah ...., Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi, Seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ia dapat mengajukan pengujian undang-undang kepada ...., Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi, Pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama adalah ...., Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, Lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah ...., Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat ...., Pertama, Kasasi, Banding, Peninjauan kembali, Konstitusi, Budi melakukan tindak pidana pencurian dan perkaranya akan diperiksa pertama kali di pengadilan. Lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut adalah ...., Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, Sepasang suami istri beragama Islam ingin mengajukan gugatan perceraian. Perkara tersebut akan ditangani oleh ...., Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Konstitusi, Lembaga yang bertugas melakukan penuntutan dalam perkara pidana adalah ...., Hakim, Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Yudisial, Dalam pemilihan umum, terjadi perselisihan mengenai hasil perolehan suara. Lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah ...., Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai yurisdiksinya adalah ...., Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi

Pkn

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?