Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi..., A. Hukum nasional dan hukum internasional, B. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, C. Hukum material dan hukum formil, D. Hukum memaksa dan hukum mengatur, Hukum tertulis yang disusun secara sistematis dan dibukukan, seperti KUHP dan KUH Perdata, disebut hukum..., A. Tidak terkodifikasi, B. Tidak tertulis, C. Terkodifikasi, D. Subjektif, Berikut ini yang merupakan contoh hukum tertulis tidak terkodifikasi adalah..., A. KUHP, B. KUH Perdata, C. Hukum adat, D. Peraturan daerah, Kebiasaan dalam penyelenggaraan negara, seperti kebiasaan diplomatik, termasuk hukum tidak tertulis berupa..., A. Konvensi, B. Hukum adat, C. Traktat, D. Yurisprudensi, Perjanjian ekstradisi antarnegara merupakan contoh sumber hukum berupa..., A. Yurisprudensi, B. Traktat, C. Doktrin, D. Kebiasaan, Keputusan hakim terdahulu, misalnya putusan Mahkamah Agung, yang dijadikan sumber hukum disebut..., A. Doktrin, B. Traktat, C. Yurisprudensi, D. Konvensi, Hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, misalnya perjanjian dagang dan kepailitan, adalah..., A. Hukum Tata Negara, B. Hukum Pidana, C. Hukum Administrasi Negara, D. Hukum Dagang, Hukum yang mengatur struktur dan kekuasaan negara, misalnya pembagian kekuasaan negara, adalah..., A. Hukum Tata Negara, B. Hukum Perdata, C. Hukum Dagang, D. Hukum Gereja, Larangan melakukan pencurian termasuk hukum yang bersifat..., A. Mengatur (fakultatif), B. Memaksa (imperatif), C. Internasional, D. Asing, Hukum yang diharapkan berlaku pada masa depan, seperti RUU yang belum disahkan, disebut..., A. Ius constitutum, B. Hukum alam, C. Ius constituendum, D. Lex specialis, KUHAP dan hukum acara perdata termasuk hukum..., A. Material, B. Subjektif, C. Umum, D. Formil, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan contoh..., A. Lex specialis, B. Lex generalis, C. Hukum alam, D. Hukum satu golongan, “Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.” Pernyataan tersebut merupakan isi dari asas..., A. Praduga tak bersalah, B. Legalitas, C. Kemanfaatan, D. Itikad baik, Tersangka atau terdakwa tetap diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah selama proses peradilan. Hal ini mencerminkan asas..., A. Legalitas, B. Audi et alteram partem, C. Praduga tak bersalah, D. Res judicata pro veritate habetur, Orang kaya maupun orang miskin yang melakukan tindak pidana tetap diproses berdasarkan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan asas..., A. Kepastian hukum, B. Kemanfaatan, C. Konsensualisme, D. Persamaan di hadapan hukum, Dalam persidangan, penggugat dan tergugat sama-sama diberi kesempatan menyampaikan bukti dan keterangan. Hal ini merupakan penerapan asas..., A. Audi et alteram partem, B. Nemo judex in causa sua, C. Unus testis nullus testis, D. Lex posterior, Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan. Pernyataan ini sesuai dengan asas..., A. Konsensualisme, B. Pacta sunt servanda, C. Personalitas, D. Kebebasan berkontrak, Penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang kepada pembeli. Hal ini merupakan penerapan asas..., A. Personalitas, B. Lex posterior, C. Itikad baik, D. Nemo judex in causa sua, Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena berlaku asas.., A. Lex specialis derogat legi generali, B. Lex posterior derogat legi priori, C. Ius curia novit, D. Lex superior derogat legi inferiori, Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini sesuai dengan asas..., A. Ius curia novit, B. Audi et alteram partem, C. Legalitas, D. Konsensualisme, Kesaksian satu orang saksi perlu diperkuat dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan asas..., A. Nemo judex in causa sua, B. Unus testis nullus testis, C. Res judicata pro veritate habetur, D. Pacta sunt servanda, Seseorang yang bukan pemilik sah tanah tidak dapat menjual tanah tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Hal ini sesuai dengan asas..., A. Pacta sunt servanda, B. Res judicata pro veritate habetur, C. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet, D. Lex posterior derogat legi priori, Dasar hukum Peradilan Umum adalah..., A. UU No. 5 Tahun 1986, B. UU No. 31 Tahun 1997, C. UU No. 8 Tahun 2010, D. UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 49 Tahun 2009, Pengadilan tingkat banding dalam Peradilan Umum yang berkedudukan di provinsi adalah..., A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Negeri, C. Mahkamah Agung, D. Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak menangani perkara anak yang berusia..., A. 8-15 tahun, B. 12-17 tahun, C. 10-18 tahun, D. 17-21 tahun, Sengketa kepailitan dan hak kekayaan intelektual (HKI) diadili di..., A. Pengadilan Hubungan Industrial, B. Pengadilan Pajak, C. Pengadilan Niaga, D. Pengadilan HAM, Sengketa ketenagakerjaan diselesaikan di..., A. Pengadilan Niaga, B. Pengadilan Perikanan, C. Pengadilan Tata Usaha Negara, D. Pengadilan Hubungan Industrial, Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat..., A. Konkret, individual, dan final, B. Abstrak, umum, dan final, C. Konkret, umum, dan sementara, D. Individual, abstrak, dan sementara, Berikut ini yang BUKAN merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah..., A. Kewarisan, wasiat, dan hibah, B. Tindak pidana korupsi, C. Ekonomi syariah, D. Isbat kesaksian rukyatul hilal, Pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan militer bagi prajurit berpangkat Kapten ke bawah adalah..., A. Pengadilan Militer Utama, B. Pengadilan Militer Pertempuran, C. Pengadilan Militer (Dilmil), D. Pengadilan Militer Tinggi, Peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 menganut sistem satu atap di bawah..., A. Kementerian Pertahanan, B. Markas Besar TNI, C. Presiden, D. Mahkamah Agung, Berikut ini yang termasuk pidana pokok adalah..., A. Pidana kerja sosial, B. Pencabutan hak tertentu, C. Pengumuman putusan hakim, D. Pencabutan izin, Pidana pengganti penjara bagi pelaku yang bermotif politik atau ideologis, misalnya pada kasus makar, disebut pidana.., A. Pengawasan, B. Tutupan, C. Kerja sosial, D. Denda, Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama..., A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 5 tahun, Jangka waktu pidana kerja sosial adalah..., A. 4 jam sampai 120 jam, B. 8 jam sampai 120 jam, C. 24 jam sampai 480 jam, D. 8 jam sampai 240 jam, Berikut ini yang BUKAN termasuk pidana tambahan adalah..., A. Pidana denda, B. Perampasan barang atau tagihan, C. Pembayaran ganti rugi, D. Pencabutan izin, UU No. 35 Tahun 2009 merupakan dasar hukum pidana khusus mengenai tindak pidana..., A. Korupsi, B. Narkotika, C. Pencucian uang, D. Terorisme, Dalam KUHP Nasional, hukuman mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama... tahun berdasarkan Pasal 100., A. 5, B. 7, C. 10, D. 20, Penyitaan (beslag) dalam sanksi hukum perdata bertujuan untuk..., A. Menghukum tergugat dengan pidana penjara, B. Mencabut izin usaha tergugat, C. Mengumumkan putusan hakim kepada masyarakat, D. Menjamin harta benda tergugat agar putusan dapat dieksekusi, Pemberhentian tidak hormat bagi PNS, TNI, atau Polri termasuk sanksi..., A. Administratif, B. Perdata, C. Pidana pokok, D. Pidana khusus

PH3 PKN

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?