Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai salah satu hasil dari ...., Amandemen UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Konferensi Meja Bundar, Mahkamah Konstitusi mulai menjalankan tugasnya pada tahun ...., 1998, 1999, 2003, 2004, Dasar hukum utama yang mengatur Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 adalah..., Pasal 20A, Pasal 22E, Pasal 23E, Pasal 24C, Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan..., Eksekutif, Legislatif, Kehakiman, Pemerintahan daerah, Dasar hukum utama mengenai Mahkamah Agung dalam UUD 1945 terdapat pada ..., Pasal 24AB, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 25, Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk mendukung terwujudnya...., Kekuasaan pemerintah yang tidak terbatas, Peradilan yang bersih dan berintegritas, Pembuatan undang-undang oleh DPR, Pelaksanaan pemilu oleh KPU, Ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam UUD 1945 terdapat pada ...., Pasal 23, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Undang-undang yang secara khusus mengatur Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah melalui UU Nomor 7 Tahun 2020 adalah..., UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 22 Tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang yang menjadi dasar pengaturan Mahkamah Agung dan diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2009 adalah ...., UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 18 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2020, UU Nomor 18 Tahun 2011 merupakan perubahan atas undang-undang tentang..., Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah ...., Membuat undang-undang, Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Menyusun APBN, Mengangkat menteri, Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, lembaga yang berwenang mengujinya adalah .., Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan MK diselesaikan melalui..., Pemeriksaan laporan keuangan, Pengujian undang-undang terhadap peraturan daerah, Pengangkatan pejabat negara, Persidangan perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran ...., Partai politik, Sekolah negeri, Perusahaan swasta, Organisasi kelas, Dalam proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, MK bertugas..., Langsung memberhentikan Presiden, Memilih pengganti Presiden, Memeriksa dan memutus pendapat DPR sesuai UUD 1945, Menentukan anggota kabinet, Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah.., Memilih Pengganti Presiden, Membubarkan partai politik, Mengadili perkara pada tingkat kasasi, Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang...., Kedudukannya di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Berupa undang-undang terhadap UUD 1945, Berupa putusan pemilihan Presiden terhadap UUD 1945, Kedudukannya di atas UUD 1945 terhadap Pancasila, Lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah ...., Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Tugas utama Komisi Yudisial yang sesuai dengan UUD 1945 adalah ...., Mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan, Menyusun undang-undang pidana, Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim, Menetapkan hasil pemilihan umum, Jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh seorang hakim, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada...., Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Kementrian Pendidikan, Jumlah hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi adalah ...., 5 orang, 7 Orang, 9 Orang, 11 Orang, Sembilan hakim konstitusi berasal dari usulan tiga lembaga, yaitu ...., Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, Presiden, MPR, dan BPK., DPR, DPD, dan KPU, MPR,KY dan BPK, Setiap lembaga pengusul hakim konstitusi mengusulkan sebanyak .., 1 orang, 2 orang, 4 orang, 3 orang, Hakim konstitusi diangkat oleh..., Ketua DPR, Presiden, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih ...., Langsung oleh rakyat, Oleh Presiden tanpa pemilihan, Dari dan oleh hakim konstitusi, Oleh anggota DPR, Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh ..., Hakim agung, Anggota DPR, Anggota Komisi Yudisial, Menteri Kabinet, Pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Presiden setelah calon tersebut ..., Dipilih langsung oleh rakyat, Ditunjuk oleh gubernur, Diusulkan oleh MK tanpa proses lain, Mendapat persetujuan DPR atas usulan Komisi Yudisial, Jumlah anggota Komisi Yudisial adalah ..., 5 orang, 7 Orang, 9 orang, 11 Orang, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...., Ketua DPR sendiri, Ketua Mahkamah Agung sendiri, Presiden dengan persetujuan DPR sesuai ketentuan yang berlaku, Gubernur bersama bupati, Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan ...., Presiden, Ketua KPU, Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Dalam sengketa hasil Pemilu Presiden 2024, lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu tersebut adalah ...., Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Pemerintah daerah membuat peraturan yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Pengujian peraturan tersebut terhadap undang-undang merupakan kewenangan .., Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Presiden, Seorang warga menilai suatu pasal dalam undang-undang bertentangan dengan hak konstitusionalnya. Ia dapat mengajukan pengujian undang-undang ke ...., Mahkamah KonstitusiB. Mahkamah AgungC. Komisi YudisialD. Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementrian Hukum, Seorang hakim diduga menerima pemberian yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. Lembaga yang dapat menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim adalah ...., KPU, BPK, Komisis Yudisial, Bank Indonesia, Seorang pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan dan memenuhi persyaratan hukum mengajukan kasasi. Perkara tersebut menjadi kewenangan ...., Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, DPR, Mahkamah Agung, DPR mengajukan pendapat bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Lembaga yang memeriksa dan memutus pendapat tersebut adalah ...., Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komissi Yudisial, BPK, Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran etik hakim. Tindakan yang paling sesuai dengan kewenangannya adalah .., Langsung menjatuhkan hukuman pidana kepada hakim, Membatalkan semua putusan hakim secara otomatis, Menangani laporan sesuai prosedur dan kewenangan etiknya, Mengganti hakim tanpa mengikuti ketentuan hukum, Siapakah Ketua Mahkamah Agung RI yang menjabat pada November 2026?, Suhartoyo, Sunarto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Siapakah Ketua Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan susunan hakim konstitusi yang tercantum pada situs resmi MK?, Suhartoyo, Sunarto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Siapakah Ketua Komisi Yudisial RI pada paruh pertama periode 2025–2030?, Abhan, Desmihardi, Setyawan Hartono, Abdul Chair Ramadhan

PKN

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?