Hukum tertulis yang disusun secara sistematis, lengkap, dan dibukukan dalam kitab undang-undang tertentu disebut hukum..., Tidak terkodifikasi, Terkodifikasi., Kebiasaan, Doktrin, Berikut ini yang merupakan contoh dari hukum tertulis tidak terkodifikasi adalah..., KUHP, KUH Perdata, Peraturan Pemerintah (PP) dan Perda., UUD 1945, Aturan atau norma dari tradisi/kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan dihormati masyarakat dinamakan..., Hukum Traktat, Hukum Yurisprudensi, Hukum Doktrin, Hukum Kebiasaan (Adat)., Perjanjian ekstradisi antarnegara dan Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang termasuk dalam jenis hukum berdasarkan sumbernya, yaitu..., Hukum Traktat., Hukum Yurisprudensi, Hukum Doktrin, Hukum Undang-Undang, Keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti oleh hakim lain dalam perkara serupa dinamakan..., Doktrin, Yurisprudensi., Traktat, Konvensi, Hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapannya atau negara dengan warga negara terkait kepentingan umum adalah..., Hukum Privat, Hukum Perdata, Hukum Publik., Hukum Dagang, Cabang hukum publik yang mengatur cara kerja dan wewenang alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya yaitu..., Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara (TUN)., Hukum Dagang, Sengketa utang-piutang, masalah warisan, dan jual-beli rumah termasuk dalam lingkup..., Hukum Pidana, Hukum Perdata (Privat)., Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum yang harus ditaati dalam keadaan apa pun dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian disebut..., Hukum Fakultatif, Hukum Imperatif (Memaksa)., Hukum Objektif, Hukum Subjektif, Hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di wilayah tertentu dinamakan..., Ius Constituendum, Ius Constitutum., Hukum Alam, Hukum Asing, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum disahkan merupakan contoh dari..., Ius Constitutum, ius Constituendum, Hukum Internasional, Hukum Objektif, Hak untuk hidup dan hak untuk merdeka sejak lahir yang berlaku universal di segala tempat dan waktu merupakan wujud dari..., Hukum Nasional, Hukum Gereja, hukum Alam, Hukum Asing, Ketentuan hukum yang mengatur tata cara menegakkan dan mempertahankan hukum material di pengadilan disebut..., hukum Formil (Hukum Acara), Hukum Material, Hukum Umum, Hukum Khusus, Aturan hukum perdata pada masa kolonial Belanda yang membedakan golongan Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing tergolong sebagai..., Hukum Semua Golongan, hukum Satu Golongan, Hukum Antargolongan, Hukum Internasional, Perjanjian pernikahan antara WNI dengan WNA diatur dalam kaidah hukum..., Hukum Satu Golongan, Hukum Semua Golongan, hukum Antargolongan (HAG), Hukum Khusus, Tindakan mengawasi dan mengatur perilaku masyarakat agar sesuai norma serta menghentikan pelanggaran (seperti kewajiban memakai helm saat berkendara) merupakan fungsi hukum sebagai..., Sarana Rekayasa Sosial (Social Engineering), pengendali Sosial (Social Control), Sarana Penyelesaian Sengketa, Pelindung Kepentingan Manusia, Penggunaan UU ITE untuk mendorong pembaruan dan mengarahkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial menunjukkan fungsi hukum sebagai..., sarana Rekayasa Sosial (Social Engineering), Pengendali Sosial, Sarana Penyelesaian Sengketa, Hukum Formil, Asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan aturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan adalah..., Presumption of Innocence, Equality Before the Law, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, In Dubio Pro Reo, Jika hakim ragu apakah terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus mengambil keputusan yang paling menguntungkan terdakwa. Asas ini disebut..., in Dubio Pro Reo, Pacta Sunt Servanda, Audi Et Alteram Partem, Nemo Judex In Causa Sua, Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan asas..., Lex Specialis Derogat Legi Generali, Lex Posterior Derogat Legi Priori, lex Superior Derogat Legi Inferiori, Res Judicata Pro Veritate Habetur, Ketentuan pidana korupsi dalam UU Tipikor mengesampingkan ketentuan umum tindak pidana dalam KUHP. Hal ini didasarkan pada asas..., Lex Superior Derogat Legi Inferiori, ,Lex Specialis Derogat Legi Generali, Lex Posterior Derogat Legi Priori, Pacta Sunt Servanda, Asas perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya adalah..., Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, ,Pacta Sunt Servanda, Asas Kepribadian, Asas yang mewajibkan hakim mendengar keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang sebelum mengambil keputusan adalah..., Nemo Judex In Causa Sua, ,Audi Et Alteram Partem, Res Judicata Pro Veritate Habetur, Ne Bis In Idem, Seorang hakim wajib mengundurkan diri jika pihak yang bersengketa adalah anggota keluarga kandungnya demi menghindari konflik kepentingan. Hal ini mematuhi asas..., ,Nemo Judex In Causa Sua, In Dubio Pro Reo, Audi Et Alteram Partem, Fictie Hukum, Seseorang tidak dapat dituntut atau diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama jika sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut dinamakan..., ,Ne Bis In Idem, Fictie Hukum, Abuse of Power, Res Judicata, Setiap orang dianggap mengetahui hukum begitu undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara. Asas ini dikenal sebagai..., Presumption of Innocence, ,Fictie Hukum (Presumption of Law), Legal Certainty, Good Faith, Pidana penjara dengan jangka waktu tertentu memiliki durasi..., 1 – 5 Tahun, ,1 – 15 Tahun (atau hingga 20 tahun), Seumur hidup saja, Maksimal 30 tahun, Hukuman pidana pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan ketat, yang dijatuhkan paling lama 3 tahun bagi tindak pidana berancaman di bawah 5 tahun disebut pidana..., Tutupan, ,Pengawasan, Kerja Sosial, Denda, Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara spesifik dalam dasar hukum..., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 340 KUHP, UU No. 5 Tahun 1986, Tindakan penyitaan (Beslag) barang/aset tergugat dalam hukum perdata bertujuan untuk..., Menghukum tergugat dengan sanksi fisik, ,Sebagai jaminan agar putusan pengadilan dapat dieksekusi, Membubarkan badan usaha yang melanggar hukum, Mengatur tata tertib dalam persidangan, Badan peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten/kota dan bertugas mengadili perkara pidana dan perdata umum adalah..., Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Khusus yang berwenang mengadili perkara anak berhadapan dengan hukum menangani rentang usia..., 10–15 tahun, Di bawah 21 tahun, 14–18 tahun, 12–17 Tahun, Sengketa mengenai kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ditangani oleh..., Pengadilan Hubungan Industria, Pengadilan Pajak, Pengadilan niaga, Pengadilan Negeri, Objek sengketa Tata Usaha Negara (PTUN) berupa Keputusan tertulis (Beschikking) harus memenuhi unsur-unsur..., konkret, individual, dan fina, Umum, abstrak, dan mengikat, Tertulis, terbuka, dan sementara, Material, umum, dan memaksa, Gugatan atas pemecatan PNS atau pembatalan Surat Keputusan (SK) sertifikat tanah ganda yang dikeluarkan pejabat publik merupakan wewenang dari..., Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)., Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara berikut bagi umat Islam, kecuali..., Cerai talak dan cerai gugat, Perbankan syariah dan asuransi syariah, tindak pidana pencurian harta warisan, Isbat rukyat hilal, Prinsip integrasi organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dikenal dengan istilah..., Integrated Justice System, One Roof System (Satu Atap)., Judex Juris, Legal Certainty, Badan peradilan militer yang berwenang mengadili prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah pada tingkat pertama adalah..., Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), Pengadilan Militer (Dilmil)., Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur), Prajurit TNI berpangkat Mayor ke atas yang melakukan tindak pidana akan diadili pada tingkat pertama oleh..., Pengadilan Militer (Dilmil), pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti), Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), Mahkamah Agung, Tindak pidana desersi atau pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh prajurit di wilayah operasi konflik diadili oleh..., Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur),, Pengadilan HAM, Pengadilan Negeri

PPKN 3

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?