DPR merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga..., Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Federatif, Tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Lahir DPR RI karena pada tanggal tersebut terjadi..., Pembentukan Mahkamah Agung, Pelaksanaan Pemilu pertama, Peresmian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Pengesahan UUD 1945, Lembaga yang menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia setelah kemerdekaan adalah..., Volksraad, KNIP, MPR, DPA, Pada masa penjajahan Belanda, lembaga parlemen yang dibentuk pada tahun 1918 bernama..., Volksraad, KNIP, DPR RIS, Senat, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu..., Legislasi, yudikatif, dan eksekutif, Anggaran, keamanan, dan pertahanan, Legislasi, anggaran, dan pengawasan, Pengawasan, peradilan, dan diplomasi, Fungsi legislasi DPR berkaitan dengan kegiatan..., Mengawasi perilaku hakim, Menyusun dan membahas rancangan undang-undang, Mengadili pelanggaran hukum, Menetapkan putusan pengadilan, Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas untuk..., A. Membahas dan menyetujui APBN, Mengangkat hakim konstitusi, Mengadili sengketa pemilu, Mengawasi perilaku presiden secara langsung, Fungsi pengawasan DPR dilakukan untuk..., Menggantikan tugas presiden, Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, Mengatur seluruh kegiatan lembaga peradilan, Membuat keputusan pengadilan, Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting disebut hak..., Angket, Imunitas, Interpelasi, Protokoler, Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran aturan oleh pemerintah disebut hak..., Angket, Imunitas, Interpelasi, Protokoler, Hak DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden disebut..., Hak angket, Hak enyatakan pendapat, Hak interpelasi, Hak keuangan, Lembaga yang bersama DPR membahas dan menyetujui rancangan undang-undang adalah..., Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Salah satu kewenangan DPR dalam hubungan dengan Presiden adalah memberikan persetujuan untuk..., Mengangkat seluruh hakim pengadilan, Menyatakan perang dan membuat perdamaian, Membubarkan partai politik, Menetapkan hasil pemilu, Hak imunitas yang dimiliki anggota DPR berarti..., Hak untuk mendapatkan kekebalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan hukum, Hak untuk menentukan hasil pemilu, Hak untuk mengangkat pejabat negara, Hak untuk membuat undang-undang tanpa persetujuan pihak lain, Jumlah anggota DPR RI untuk periode 2024–2029 berdasarkan materi presentasi adalah..., 500 orang, 575 orang, 580 orang, 700 orang, Mahkamah Agung termasuk ke dalam lembaga negara yang menjalankan kekuasaan..., Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Federatif, Mahkamah Agung ditetapkan pada tanggal..., 17 Agustus 1945, 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, 29 Agustus 1945, Ketua pertama Mahkamah Agung adalah..., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Koesoemah Atmadja, M. Busyro Muqoddas, Soepomo, Salah satu tugas utama Mahkamah Agung adalah..., Membuat undang-undang, Memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi, Menetapkan hasil pemilu, Mengangkat anggota DPR, Upaya hukum yang dapat diajukan untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebut..., Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Interpelasi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang..., Berada di bawah undang-undang, Setingkat dengan UUD 1945, Lebih tinggi daripada UUD 1945, Hanya berupa peraturan daerah, Fungsi pengawasan Mahkamah Agung dilakukan terhadap..., Kinerja anggota DPR, Perilaku hakim dan aparatur pengadilan, Kebijakan partai politik, Pelaksanaan pemilu oleh KPU, Fungsi mengatur Mahkamah Agung bertujuan untuk..., Membuat aturan pelengkap demi kelancaran tugas peradilan, Mengatur seluruh kegiatan pemerintahan, Membentuk partai politik baru, Mengubah isi UUD 1945, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan..., Pengangkatan anggota DPR, Pembubaran partai politik, Grasi dan rehabilitasi, Penetapan hasil pemilu, Salah satu tujuan pengalihan urusan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan kepada Mahkamah Agung adalah..., Agar peradilan berada di bawah DPR, Agar peradilan mandiri dan bebas dari intervensi eksekutif, Agar Presiden dapat mengatur putusan hakim, Agar lembaga peradilan tidak memiliki aturan, Mahkamah Konstitusi resmi dibentuk berdasarkan..., UU Nomor 22 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi mulai beroperasi secara resmi pada tanggal..., 13 Agustus 2003, 15 Oktober 2003, 2 Agustus 2005, 19 Agustus 1945, Jumlah hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi adalah..., 5 orang, 7 orang, 9 orang, 11 orang, Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah..., Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Menguji peraturan daerah terhadap undang-undang, Mengangkat anggota DPR, Membuat rancangan APBN, Jika terdapat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, lembaga yang berwenang mengujinya adalah..., DPR, MA, KY, MK, Apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu, lembaga yang berwenang memutus perselisihan tersebut adalah..., Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah..., Memutus pembubaran partai politik, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara, Memeriksa dan memutus perkara kasasi, Memutus perselisihan hasil pemilu, Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden adalah..., Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, Memberikan putusan atas dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, Menentukan masa jabatan Presiden, Membuat kebijakan pemerintahan, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk..., Mengawasi dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim, Membuat undang-undang, Mengatur kebijakan ekonomi negara, Menetapkan hasil pemilu, Komisi Yudisial secara resmi dibentuk pada tanggal..., 19 Agustus 1945, 13 Agustus 2003, 2 Agustus 2005, 29 Agustus 1945, Dasar hukum pembentukan Komisi Yudisial adalah..., UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 22 Tahun 2004, UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan..., Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Hakim Agung, Menteri negara, Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam..., Menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Membuat undang-undang, Menentukan hasil pemilihan umum, Mengangkat seluruh pegawai pemerintahan, Jumlah anggota Komisi Yudisial adalah..., 5 orang, 7 orang, 9 orang, 11 orang, Perbedaan utama antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah..., MA bertugas menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan MK memutus perkara kasasi, MA bertugas memutus perkara kasasi, sedangkan MK menguji UU terhadap UUD 1945, MA mengawasi anggota DPR, sedangkan MK mengawasi Presiden, MA mengangkat anggota KY, sedangkan MK mengangkat anggota DPR

Soal PPKN

by
Print
Embed

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?